Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. (lahir 22 November 1963) adalah seorang birokrat, politikus dan akademisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh dari 2020 hingga 2022.[2][3] Nova pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 5 Juli 2017 hingga 5 Juli 2018 dan menjabat sebagai Pelaksana tugas Gubernur Aceh dari 5 Juli 2018 hingga 5 November 2020 menggantikan Irwandi Yusuf[4][5]
Nova Iriansyah lahir dari pasangan Nurdin Sufi (ayah) asal Linung Bulen I, Aceh Tengah dan Fathma A.R. (ibu) asal Maninjau, Agam.[1] Ayahnya adalah politikus yang pernah menjadi Bupati Aceh Tengah pada tahun 1970 hingga 1974
Ia menempuh pendidikan Strata 1 di Teknik Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya kemudian dilanjutkan ke Magister Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung.[6]
Selama menjadi mahasiswa, ia aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, di antaranya Ketua Pelajar Mahasiswa Keluarga Tanah Rencong (PMKTR) Surabaya, dan Ketua Temu Karya Ilmiah ke-5 Mahasiswa Arsitektur se-Indonesia di Surabaya. Setelah lulus dari perkuliahan, ia dipercaya sebagai Sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Aceh.
Awalnya, ia berkiprah di dunia akademisi sebagai dosen dan Ketua Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, sebelum terpilih menjadi anggota legislatif. Pengalaman lainnya sebelum menjadi anggota DPR adalah menjabat sebagai Komisaris PT. Mega Desain Konsultan dan PT. Archie Forum Konsultan.
Di bidang politik, Ir. Nova Iriansyah, MT adalah ketua TIMKAMDA SBY-Boediono, Provinsi Aceh pada Pilpres 2009. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh Saat ini ia ditugaskan sebagai Ketua Departemen Perindustrian, DPP Partai Demokrat.[7]
Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Nova_Iriansyah
Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. (lahir 22 November 1963) adalah seorang birokrat, politikus dan akademisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh dari 2020 hingga
Dr. (H.C.) Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T. atau yang akrab disapa Bu Risma (lahir 20 November 1961) adalah Menteri
Pengalamannya di institusi pemerintah dalam pengawasan dan pengadaan barang mengantarkan Agus Rahardjo menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski