Untuk memonitor dan memantau tujuan pembangunan berkelanjutan, maka BPS telah mengembangkan indikator SDGs, yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator yang dikembangkan oleh BPS tersebut telah melalui kajian beberapa literatur yang telah dihasilkan oleh HLPEP, OWG, SDSN dan lembaga lain terkait dengan pembentukan tujuan, target dan indikator SDGs .
Kementerian Bappenas telah menyusun roadmap SDGs Indonesia menterjemahkan 17 tujuan SDGs Nasional kedalam Isu strategis termasuk rencana strategis untuk penyelesaiannya.
Tabel 1. Isu-Isu Strategis
Diluar issue terkait 17 tujuan SDGs, pemerintah Indonesia terutama pemerintah daerah belum semuanya memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai 17 tujuan SDGs. Sebagian besar pemerintah daerah masih pada evel melakukan pemetaan kondisi eksisting untuk mengetahui baseline di masing-masing kabupaten/kota atau provinsi.
Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan SDGs karena sesungguhnya SDGs merupakan agenda jangka panjang yang telah dijalankan dan merupakan visi pembanguan di Indonesia sehingga keikut sertaan Indonesia dalam SDGs bukan hanya untuk mengikuti program pembangunan berkelanjutan secara global. Isu pembangunan berkelanjutan sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Indonesia. Artinya komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs bukan sekedar memenuhi kesepakatan global tetapi lebih kapada kepentingan negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam jangka Panjang.
Menyadari bahwa pencapaian SDGs tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maka dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan SDGs yang meliputi aspek lingkungan, social, ekonomi, cover the environment, social, economic, governance, and partnership issue. Tidak aka nada formula tunggal untuk dapat mencapainya, oleh karena itu untuk mencapai target ambisius dalam waktu pendek membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan untuk bekerja keras. Dengan sumberdaya yang sangat terbatas maka perlu adanya prioritasi tujuan dan target. Prioritas didasarkan pada hal-hal mendesak dan yang memiliki daya ungkit tinggi. Isu-isu kunci kemudian diterjemahkan dalam aspek kesehatan, pendidikan, proteksi social, ketahanan pangan dan bisnis pertanian, infrastruktur, ekosistem dan biodiversity dan dukungan finansial untuk pemerintah
Indonesia telah menyertakan SDGs dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diterjemahkan ke dalam RPJMN dan RPJMD dan dianggarkan dalam RAPBN maupun RAPBD seperti dijelaskan olej gambar di bawah. Untuk memonitor dan memantau tujuan pembangunan berkelanjutan, maka BPS telah mengembangkan indicator SDGs, yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.