DRPM

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan oleh negara-negara anggota PBB sebagai gerakan bersama untuk menghentikan kemiskinan, melindungi planet bumi dan memastikan setiap orang hidup dengan aman dan layak pada tahun 2030. SDGs merupakan visi terhadap keadaan menyeluruh dunia pada tahun 2030, memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal, melalui program tidak ada kemiskinan, kelaparan, aids, diskriminasi terhadap wanita dan anak perempuan.SDGs yang juga dinamakan “ Global Goals”, berisikan 17 tujuan dengan total 169 indikator capaian. Ke-17 TUJUAN SDG merupakan tujuan yang terintegrasi, dimana AKSI di satu bidang akan mempengaruhi bidang yang lain, dan bahwa pembangunan harus SEIMBANG antara sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga berkelanjutan. Hal ini akan memberikan harapan bahwa dunia akan bertransformasi menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. 

Prinsip utama SDGs adalah berlaku universal, dengan sasaran-sasaran pembangunan yang berlaku untuk semua negara tertinggal, berkembang dan maju, beserta setiap warga negaranya. 

Ambisius target ini hanya bisa dicapai melalui kreativitas, pengetahuan, teknologi dan dukungan keuangan dari berbagai pihak yang bekerja sama untuk tujuan bersama.

Pengertian SDG Nasional

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Program  dan dampak pembangunan di Indonesia masih belum merata, gap pembangunan Indonesia Barat dan Timur masih sangat lebar. Tantangan yang dihadapi di wilayah Indonesia Timur, diantaranya adalah ketersediaan sarana prasarana, tingkat kesejahteraan, ekonomi dan peluang usaha, pendidikan, kualitas SDM, pemanfaatan sumberdaya, tata kelola,  sebaran  penduduk serta kemampuan untuk mengelola lingkungan. Pencapaian SDGs tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maka dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan.  Untuk mencapai target yang sangat ambisius dalam waktu pendek membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan untuk bekerja keras. Ketercapaian SDGs  meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, kemitraan dan kolaborasi. 

Sebagai salah satu negara yang setuju untuk menjalankan SDGs, Indonesia telah menyertakan SDGs dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diterjemahkan ke dalam RPJMN dan RPJMD dan dianggarkan dalam RAPBN maupun RAPBD seperti dijelaskan oleh gambar di bawah.

Untuk memonitor dan memantau tujuan pembangunan berkelanjutan, maka BPS telah mengembangkan indikator SDGs, yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait pencapaian  tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator yang dikembangkan oleh BPS  tersebut telah melalui kajian beberapa literatur yang telah dihasilkan oleh HLPEP, OWG, SDSN dan lembaga lain terkait dengan pembentukan tujuan, target dan indikator SDGs . 

Kementerian Bappenas telah menyusun roadmap SDGs Indonesia menterjemahkan 17 tujuan SDGs Nasional kedalam Isu strategis  termasuk rencana strategis untuk penyelesaiannya. 

Tabel 1. Isu-Isu Strategis

Diluar issue terkait 17 tujuan SDGs, pemerintah Indonesia terutama pemerintah daerah belum semuanya memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai 17 tujuan SDGs. Sebagian besar pemerintah daerah masih pada evel melakukan pemetaan kondisi eksisting untuk mengetahui baseline di masing-masing kabupaten/kota atau provinsi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan SDGs karena sesungguhnya SDGs merupakan agenda jangka panjang yang telah dijalankan dan merupakan visi pembanguan di Indonesia sehingga keikut sertaan Indonesia dalam SDGs bukan hanya untuk mengikuti program pembangunan berkelanjutan secara global. Isu pembangunan berkelanjutan sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Indonesia. Artinya komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs bukan sekedar memenuhi kesepakatan global tetapi lebih kapada kepentingan negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam jangka Panjang. 

Menyadari bahwa pencapaian SDGs tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah maka dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan  untuk dapat mewujudkan SDGs yang meliputi aspek lingkungan, social, ekonomi, cover the environment, social, economic, governance, and partnership issue. Tidak aka nada formula tunggal untuk dapat mencapainya, oleh karena itu untuk mencapai target ambisius dalam waktu pendek membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan untuk bekerja keras. Dengan sumberdaya yang sangat terbatas maka perlu adanya prioritasi tujuan dan target. Prioritas didasarkan pada hal-hal mendesak dan yang memiliki daya ungkit tinggi. Isu-isu kunci kemudian diterjemahkan dalam aspek kesehatan, pendidikan, proteksi social, ketahanan pangan dan bisnis pertanian, infrastruktur, ekosistem dan biodiversity dan dukungan  finansial untuk pemerintah

Indonesia telah menyertakan SDGs dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diterjemahkan ke dalam RPJMN dan RPJMD dan dianggarkan dalam RAPBN maupun RAPBD seperti dijelaskan olej gambar di bawah. Untuk memonitor dan memantau tujuan pembangunan berkelanjutan, maka BPS telah mengembangkan indicator SDGs, yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait pencapaian  tujuan pembangunan berkelanjutan.