Sanitasi, Kontribusi ITS Untuk Kesehatan Bangsa

Hidup di lingkungan bersih memang jadi impian semua orang. Namun, apa jadinya jika masyarakat di lingkungan kita masih buang air besar sembarangan? Apalagi jika perbaikan saintasi selalu berbenturan dengan masalah ekonomi masyarakat yang serba kurang. Namun, pelik bukan berarti tak dapat diselesaikan. Melalui sistem kredit mikro pembangunan sarana sanitasi, akhirnya masalah ini berangsur dapat diselesaikan.Masalah sanitasi memang merupakan masalah pelik di Provinsi Jawa Timur. Seperti diketahui, Jatim merupakan provinsi dengan penduduk terpadat kedua di Indonesia dengan banyak permukiman padat. Namun, jumlah penduduk ternyata  tak berbanding lurus dengan kualitas kebersihan di pemukiman tersebut.

Tahun 2015 lalu, IUWASH mengungkapkan 45,7 persen rumah tangga di Jawa Timur tidak mengakses pembuangan tinja yang layak. Meskipun beberapa sudah memliliki jamban sendiri, namun ternyata banyak yang tidak memiliki septic tank untuk menampung kotoran. Akhirnya, kotoran dari jamban akhirnya disalurkan ke lahan terbuka juga.Lebih parah lagi, sebanyak 39,4 persen rumah tangga di Jatim masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Warga masih menjadikan berbagai lahan terbuka sebagai tempat pembuangan tinja. “Contohnya di kolam, sawah, sungai, danau, lubang tanah, kebun, bahkan pantai,” jelas Dr Ir Setiawan MS, ketua PDPM ITS.

Padahal, jika dibiarkan, gaya hidup tidak bersih ini dapat membahayakan kesehatan. Contohnya saja epidemi penyakit seperti diare, muntaber, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya yang acapkali menyerang pemukiman di Jawa Timur. “Hal ini bisa dilihat dari membludaknya penderita muntaber di Jawa Timur di musim tertentu, apalagi ketika pergantian musim.” Jelasnya Setiawan.

Belum lagi, perilaku BABS sembarangan juga membuat air tanah dan sungai menjadi tercemar. Padahal sebagian besar penduduk di pedesaan Jawa Timur masih memanfaatkan air tanah untuk minum dan air sungai untuk mencuci. Padahal, sejak tahun 2011, Pemprov Jatim melalui program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) sudah banyak membangun sarana sanitasi. Sarana ini dibangung melalui The Innovations for Poverty Alleviation Lab (IPAL) Komunal. Program ini bekerjasama dengan Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) dan Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS sebagai pembimbing.

Namun, setelah dilakukan monitoring, ternyata sarana sanitasi belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan beberapa sarana ada yang belum digunakan. Masyarakat sekitar pun masih lebih memilih melakukan buang air besar (BABS) di sungai atau tempat terbuka lainnya.Setelah diselidiki, ternyata pengelola sarana, yakni Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang masih belum memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana yang sudah dibangun. Mereka juga belum dapat melayani permintaan penyambungan ke rumah-rumah karena keterampilan yang dimiliki kurang memadai.

KSM mengungkapkan sudah sering ada sosialisasi kepada warga tentang pentingnya sanitasi dan efek buruk BABS sembarangan kepada kesehatan. Namun, sosialisasi itu sekaran tidak digubris. Ketika ditanya, sebagian besar alasannya sama, yakni kekurangan biaya. Maklum, karena warga dengan sanitasi tidak memadai ini berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah.

Membuat jamban sendiri juga sulit dilakukan bagi warga, karena banyak warga yang tidak tahu bagaimana cara membuat jamban yang higienis. Akhirnya banyak yang kembai ke kebiasaan lama BABS sembarangan di tempat terbuka.Ditengah persoalan ini, pada tahun 2013 sanitarian dari puskesmas setempat akhirnya mengusulkan ide kepada pihak IUWASH dan LPPM ITS untuk mengadakan program wirausaha sanitasi. Para sanitarian ini bekerjasama dengan tukang bangunan dan menyediakan jasa untuk membangun jamban bagi warga sekitar. “Namun biayanya dapat dikredit supaya tidak terlalu memberatkan warga miskin,” ujar dosen Jurusan Statistika ini.Namun masalah tidak berhenti sampai situ. Setelah mengerahkan berbagai pelatihan kepada sanitarian wirausahawan sanitasi, pihak PDPM mendapatkan banyak keluhan dari para wirausahawan yang kebanyakan sanitarian ini.

Mereka mengaku banyak kekurangan modal untuk menambal biaya kredit masyarakat. Apalagi, warga sekitar seringkali mengunggak pembayaran yang membuat wirasusahawan merugi. Padahal, dari keterangan wirausahawan, peminat pembangunan jamban mulai mengalami kenaikan. Namun apa daya, biaya terbatas menjadikan usaha mereka sulit untuk dilanjutkan.Untuk itulah, pada tahun 2014 IUWASH meluncurkan program dana hibah untuk peningkatan akses bersama. Sementara itu, pihak ITS diwakili PDPM mengawasi dan mendampingi tujuh kota di Jawa Timur untuk membangun fasilitas 450 jamban bagi tiap daerah.

PDPM ITS memberikan pendampingan kepada 20 wirausahawan sanitasi di tujuh kota/kabupaten di Jawa Timur. Para wirausahawan ini diberi bekal ilmu serta dukungan penyediaan bahan pembuatan jamban dan septic tank seperti semen, pasir dan cetakan jamban.Melui program yang dimulai sejak Oktober 2014 ini, warga yang ingin membangun jamban dan septic tank bisa langsung menghubungi pihak wirausahawan sanitasi. Sama seperti sebelumnya warga dapat membayar biaya pembangunan dengan cara mengangsurnya dalam jangka waktu 10-12 bulan.

Namun, tetap harus ada modal bagi wirausahawan untuk menjalankan bisnis sanitasinya. Akhirnya, pihak ITS dan IUWASH melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah (Pemda) dan ke bank daerah. Setelah mempertimbangkan potensi wirausaha sanitasi, akhirnya para pemda menyetujui penambahan modal bagi wirausahawan dan membantu dalam pelakasanaan pembayaran jamban berkredit.Sejak saat itu hingga tahun 2015, program Peningkatan Akses Sanitasi dengan Skema Mikro Kredit di 7 Kota/Kabupaten di Jawa Timur akhirnya terlaksana. Seiring berjalannya waktu, system kredit juga berkembang menjadi system lain seperti arisan. “Intinya, ketika ada warga ingin berubah perilaku BABS, ada dukungan wirausaha sanitasi yang memberikan solusi untuk membangun jamban sehat keluarga sesuai kemampuan warga,” ungkap pria kelahiran Gresik ini.

Setelah pemberian dana usaha untuk wirausahawan sanitasi, pihak PDPM ITS tak mau lepas tangan. PDPM merasa perlu untuk memberikan berbagai pelatihan untuk wirausahawan terkait bisnis sanitasi. Untuk itulah maka dilakukan kegiatan seperti identifikasi Potensi SME dan Target Pasar, pelatihan wirausaha sanitasi, pengadaan Peralatan untuk Produksi Jamban, strategi dan Rencana Promosi dan Pemasaran. “Serta fasilitasi atau pendampingan untuk akses pembiayaan,” tambahnya.Program ini ternyata terbukti efektif. Hingga bulan Agustus 2015, jumlah masyarakat yang sudah  memiliki jamban beserta septic tank sudah mencapai 1500 rumah tangga. Bahkan di Jombang, Bappeda mengalokasikan dana sebesar satu miliar sebagai penyertaan modal di Bank Jombang untuk mendanai program kredit mikro sanitasi ini.Wirausahawan sanitasi  yang mengikuti pelatihan kini mulai berkembang tak sekedar sanitarian puskesmas daerah seperti biasanya. Banyak warga setempat yang mulai tertarik untuk mengambangkan usaha di bidang sanitasi.

Hingga sekarang, pengusaha sanitasi adalah warga yang memiliki keinginan dalam mengembangkan layanan sanitasi secara mandiri di masyarakat. Pembangunan juga mulai membentuk berbagai skema untuk memperluas akses masyarakat atas sanitasi yang sehat.

Kerjasama Pemprov Jatim, IUWASH dan PDPM ITS sendiri telah berakhir pada Oktober 2015 lalu. Namun, PDPM tidak terlalu khawatir karena sejak menjalankan program kredit mikro tahun 2014 silam, para wirausahawan sudah sangat mandiri.

Setiawan juga mengungkapkan beberapa daerah lain tidak mendapat bantuan modal tambahan seperti di Jombang. Namun para wirausahawan sudah bergerak mandiri dan bekerjasama dengan koperasi atau PNPM Mandiri di kota/kabupaten masing-masing untuk mendapatkan bantuan pendanaan.

Sebagai institusi yang berkutat di bidang pengambangan daerah, PDPM mengaku lega karena program perbaikan sanitasi ini akhirnya menemukan jalan terang. Setiawan mengungkapkan beberapa daerah memang tidak mendapat bantuan modal tambahan seperti di Jombang.Namun, para wirausahawan sudah bergerak mandiri dan bekerjasama dengan koperasi atau PNPM Mandiri di kota/kabupaten masing-masing untuk mengembangkan usahanya. Setiawan yakin dengan begitu, bisnis sanitasi di Jatim bisa terus berjalan. “Dan semoga juga bisa menginspirasi daerah lain untuk mengambangkan dengan sistem yang sama,” pungkasnya.