Jika kita melihat berita di Jawa Pos tanggal 6 Nopember 2002 dibagian metropolis yang memberitakan bahwa BEM ITS melunak dengan tidak adanya aksi saat penetapan Dr.Ir.M. Nuh,DEA. sebagai calon rektor ITS ke Mendiknas rasanya sangat kontras dengan apa yang mereka dengungkan pada saat awal pemungutan suara.

Jika orang awam yang membacanya pasti orang akan beranggapan bahwa percuma aksi demo yang selama ini terjadi karena mereka terbelenggu dalam sistem itu sendiri dan jika mau jujur ada sekelumit perkataan yang sangat menusuk hati yaitu "mau nggak mau mereka yang demo itu juga butuh ijasah yang ditandatangani oleh calon rektor yang mereka demo".

Dua pemikiran yang sangat skeptis sekali jika dipandang dari segi siapa yang "butuh". Siapapun kita selaku mahasiswa pasti tidak setuju dengan pengekangan alam pikiran mahasiswa. Tapi dengan catatan bahwa alam pikiran dan nurani mahasiswa yang bersangkutan bersih dari tumpangan kepentingan pihak–pihak lain.

Selaku mahasiswa kita memang tidak punya hak dalam pemilihan calon rektor yang hak sepenuhnya merupakan hak senat ITS. Kita(ITS) memang belum berstatus BHMN dimana senat mempunyai hak penuh dalam menentukan calon rektor yang akan dikirim ke Mendiknas.

Tapi ada banyak hal yang perlu ditanggapai dalam proses pemilihan rektor ITS kali ini. Cerminan itikad baik panitia dimana elemen mahasiswa dicoba dirangkul dalam proses pemilihan meskipun suara itu nanti akan dipadukan dengan suara karyawan dan dosen. Itikad itu ternyata tidak direspon oleh BEM dengan alasan bahwa dari awal mereka tidak dilibatkan tetapi setelah muncul 19 nama baru dilibatkan. BEM pada saat demo mengeluarkan pernyataan sikap bahwa BEM tidak setuju dengan sistem pemilihan rektor ITS. Sekali lagi menyangkut sistem.

Jika BEM berbicara sistem disini ada hal-hal yang harus dianalisa secara mendalam. Yang jadi pertanyaan utama kenapa BEM tidak mencoba memberikan suatu input masukan kepada panitia bahwa sistem yang mereka kehendaki adalah seperti apa. Sekali lagi hanya input masukan.

Seperti yang diketahui bahwa panitia telah menetapkan kriteria yang dapat menjadi bakal calon rektor ITS dimana salah satu syaratnya adalah lektor kepala dan batas umur. Dari dua kriteria tersebut diatas saja ada 500 orang lebih yang terjaring. Terus bagaimana menjaring lagi? disini seharusnya pihak panitia menjelaskan secara gamblang prosesnya kepada semua elemen kampus. Pihak BEM juga harus secara pro aktif memberi masukan kepada panitia. Apakah kedua pihak sudah merasa hal itu terlaksana?

Ada sederetan proses yang jika pihak panitia dan BEM mau terbuka dan kerjasama, bisa menjadikan proses pemilihan ini jauh lebih sejuk. Siapa yang tidak bisa menerima jika dikatakan bahwa dari 49 bakal calon hanya 19 yang bersedia? Pasti tiap orang akan berpikir dari mana 49 itu? Adakah jaminan tidak ada permainan jika dikatakan hanya 19 orang yang bersedia; jika tidak ada lembaga diluar panitia dan senat yang ikut serta dalam proses itu?

Sekarang calon rektor sudah ada dan jika pihak BEM menolak seharusnya konsisten dengan apa yang mereka dengungkan. Jika terpaksa mau tidak mau "harus kalah" karena sistem yang terjadi yaitu sistem siapa yang"butuh" maka hanya diamkah BEM?

Jika BEM hanya diam saja saat periode rektor yang terpilih sedang berjalan maka mahasiswa ITS betul-betul apatis dan dikebiri oleh sistem. Jika kalah oleh karena sistem saja maka bentuk konsistensi BEM yang menolak harus dipertahankan.

Dengan jalan apa mempertahankannya?jawabannnya ada pada BEM itu sendiri. Kritisi kebijakan yang diambil oleh rektor hasil sistem merupakan usaha minimal yang harus dilaksanakan.

Semoga diwaktu kedepan ada kerjasama yang indah antara semua elemen kampus guna membawa ITS jauh lebih baik.

Baitus Luckman Hakim*
*Wartawan ITS Online
*Staff Departemen IPTEK BEM ITS
*Ketua Forum Mahasiswa Fisika(FORMASI) Se Jatim 2002-2003