Pengkaderan di jurusan-jurusan tetap dilaksanakan meskipun SK Rektor No.1307.1/K03/KM/2001 melarang kegiatan pengkaderan tersebut. Asalkan pengkaderan dilaksanakan dengan penanggung jawab sepenuhnya dari pihak jurusan tersebut. Dimana tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tanggung jawab dipegang oleh masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Menurut saya keluarnya SK Rektor tersebut merupakan tindak lanjut dari pihak rektorat akibat adanya penyelewengan-penyelewengan dalam pengkaderan. Hal tersebut mungkin karena didasari oleh berbagi keluhan serta munculnya kecaman yang disampaikan oleh orang tua mahasiswa, khususnya mehasiswa baru yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi beberapa waktu lalu media cetak mengekspos pengkaderan ITS yang jelas-jelas dapat memeperburuk citra ITS dimata masyarakat. ITS adalah milik masyarakat jadi pihak rektorat harus mendengarkan segala keluh kesah dari masyarakat.

Saya melihat protes mahasiswa terhadap SK tersebut seharusnya disertai dengan bukti secara kuantitatif tentang manfaat dari pengkaderan sebagai pembelaan terhadap SK tersebut. Jika mahasiswa ingin mempersoalkan SK tersebut, bisa saja mereka mengadakan kuesioner atau cara lain sehingga bisa tampak jelas seberapa besar mahasiswa yang mendukung dan yang menolak. Menurut pandangan saya perlu adanya pembenahan teknis dalam pelaksanaan pengkaderan sehingga tidak muncul lagi kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa lama kepada mahasiswa baru. Hal terpenting dalam pengkaderan ini adalah pengenalan mahasiswa baru terhadap lingkungan baru baik itu teman,senior maupun para dosen. Selain itu perlu ditekankan dalam pengkaderan terhadap perubahan pola pikir dari SMU menjadi mahasiswa. Bentuk kegiatannya tidak ada lagi kekerasan. Kegiatan tersebut dapat berupa diskusi, teamwork, presentasi dan sebagainya.(mtd/rie)