Menurut Ir Daniel M. Rosyid, Ph.D, selaku ketua pelaksana lokakarya tersebut kepada wartawan Jumat (23/7) siang, kegiatan itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya, menentukan potret pengembangan bidang kelautan dan kemaritiman Indonesia yang terstruktur, terintegrasi, lintas sektoral dan berwawasan lingkungan yang dapat dijadikan sebagai arah pengembangan bidang kelautan dan kemaritiman Indonesia dalam rangka mengantarkan Indonesia sebagai salah satu global ocean power di dunia.

"Selain itu menjabarkan ragam, cakupan dan derajad permasalahan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan kelautan di Indonesia, serta menyusun sebuah agenda jangka panjang pembangunan maritim indonesia (agenda making) serta penetapan sasaran-sasarannya (goal setting) dalam rangka membawa Indonesia sebagai salah satu kekayaan maritim dunia," katanya. Sedang secara politis, katanya menambahkan, lokakarya ini bertujuan ingin membingkai pemimpin nasional dan pengambil kebijakan lainnya untuk melaksanakan pembangunan khsususnya dalam bidang kelautan dan kemaritiman yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat secara luas, serta menyertakan partisipasi masyarakat luas.

"Sejak tahun 1999, pembangunan kelautan di Indonesia telah memperoleh dukungan politik. Ini ketika pemerintah membentuk sebuah kementrian yang bertugas mengelola sektor kelautan dan perikanan. Tapi harus diakui, Departemen Kelautan dan Perikanan masih memusatkan perhatiannya lebih pada perikanan, daripada kelautan. Padahal, kemaritiman merupakan matra yang memerlukan upaya lintas sektor, lintas disiplin agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan," katanya.

BELUM MENGUNTUNGKAN
Sementara itu, ketua panitia pengarah (steering committee), Prof Ir Soegiono mengatakan, sampai saat ini para pemangku kepentingan (stakeholders) maritim di Indonesia masih melihat ketiadaan kebijakan yang jelas serta menguntungkan bagi pembangunan maritim nasional. Sektor transportasi laut untuk ekspor maupun impor, misalnya, merupakan sektor yang menggerogoti devisa Negara. Kenapa? "Karena sektor ini dikuasai oleh pelayaran asing, sementara pangsa pasar pelayaran domestik hampir separuhnya juga dikuasai perusahaan pelayaran asing," katanya.

Menurut mantan rektor ITS ini, industri perkapalan yang menangkap derived demand sektor transportasi laut juga dalam keadaan kurang menggembirakan. Klaster industri galangan kapal dan anjungan lepas pantai boleh dikatakan tak berkembang, sehingga daya saingnya secara internasional juga rendah.

"Di sektor perikanan laut, upaya budidaya tambak dan budidaya lepas pantai masih terbatas. Perlunya partisipasi iptek dan perekayasaan budidaya di daerah pulau-pulau kecil. Sementara itu jumlah pencurian ikan oleh nelayan asing belum dapat ditangani secara memuaskan. Pemberdayaan nelayan Indonesia memerlukan bantuan iptek sehingga mereka bisa melaut lebih jauh dan lebih lama. Perubahan budaya dari one day fishing menjadi monthly fishing perlu pendampingan iptek dan penyuluhan serta pendampingan manusiannya," katanya.

Soegiono menegaskan, pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, juga masih memerlukan upaya perencanaan dan pengelolaan secara lebih terpadu, lintas sektor dan berkelanjutan. Wilayah pesisir yang sangat kaya dan memiliki potensi ekonomis tinggi perlu diregulasi kembali sesuai dengan paradigma yang lebih sesuai dan terintegrasi. Pengembangan pulau kecil untuk kegiatan pariwisata bahari diharapkan merupakan sumbangsih dalam pembangunan nasional. Untuk menunjang upaya tersebut maka transportasi antar pulau kecil, sistem telekomunikasi, infrastruktur sangat diperlukan dalam meberdayakan pulau-pulau kecil tersebut.

"Di sektor pendidikan dan pelatihan, Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi, mutu dan jumlah yang cukup untuk diterjunkan dalam dunia maritim juga masih perlu diupayakan secara lebih sistematik dan tepat sasaran," katanya. Itu semua, katanya menambahkan, beberapa persoalan yang ada dihadapan kita dan diharapkan akan bisa menemukan jawaban serta titik temua yang fokus didalam pelaksanaan lokakarya ini. Lokakarya ini sendiri akan digelar di Jakarta pada Senin, 26 Juli 2004.

"Panitia Minggu malam akan bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan berkait dengan rencana pembukaan Senin mendatang. Kita berharap melalui kegiatan ini transformasi faktor-faktor endowment maritim yang melimpah menjadi besaran-besaran nilai tambah nasional secara berarti, sehingga Indonesia dapat berkembang menjadi salah satu kekuatan maritim global dalam waktu 15-20 tahun mendatang," katanya.
(Humas–ITS, 23 Juli 2004)