Keuletan

Pendidikan sikap dan karakter ini dijalankan di sekolah Jepang dalam berbagai bentuk. Dalam olahraga, setahun sekali yakni di musim panas siswa kelas satu sampai dengan kelas enam dibagi dalam dua kelompok besar yakni merah dan putih. Mereka berkompetisi dan semua jenis olahraga yang dipertandingkan adalah olah raga tim. Lagi-lagi kebersamaan dan teamwork mereka tekankan.

Setahun sekali pula diadakan pentas seni yang melibatkan seluruh siswa. Setiap siswa mendapat, berlatih dan memainkan satu atau dua peran. Uniknya pentas seni maupun lomba olah raga ini disaksikan oleh para undangan yang terdiri dari orangtua siswa, tokoh masyarakat, kepala sekolah TK, dan SLTP serta pemerintah lokal setempat.

Pendidikan seperti mencuci piring juga diajarkan di sekolah. Di Jepang tidak dikenal yang namanya pembantu rumah tangga. Ketika libur sekolah anak-anak SD meliburkan ibu mereka dari kegiatan mencuci piring di dapur dan pekerjaan itu mereka gantikan.

Fenomena unik lainnya dapat dilihat pada siswa SLTP dan SMU di sana. Mereka dibolehkan bersepeda ke sekolah, tetapi tidak diizinkan mengendarai sepeda motor apalagi mobil pribadi. Kalaupun terlalu jauh siswa boleh pergi dengan bus kota atau kereta api. Padahal kita semua mafhum bahwa Jepang adalah produsen utama kendaraan bermotor.

Perhatikan perilaku siswa-siswi SLTP dan SMU kita, tidak sedikit yang ke sekolah dengan mobil bahkan mengemudinya sendiri. Kita pun sering mendengar keluhan para orangtua yang anak-anaknya mogok sekolah lantaran tidak dibelikan sepeda motor. Betapa manjanya anak-anak kita. Fenomena ini juga mengisyaratkan betapa kacaunya lalu lintas dan sistem untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). Anak seusia SLTP yang belum genap 17 tahun sudah punya SIM, atau belum memiliki SIM tetapi sudah dapat leluasa mengemudi di jalan umum.

Fenomena sosial dalam lingkup lebih luas dapat dipahami dari fenomena lembaga pendidikannya. Sudah bukan rahasia bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat workaholic, gila kerja. Mereka sangat menghargai waktu dan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban spontan anak-anak bila ditanya cita-cita mereka. Menjadi juru masak, penjual bunga, penjual buku dan sejenisnya yang sederhana adalah cita-cita mereka. Cita-cita seperti ini merupakan refleksi dan hanya dapat terjadi di masyarakat yang tidak memandang mulia satu jenis pekerjaan dan hina pekerjaan lainnya. Negeri yang sempat porak poranda oleh bom atom ini pun berhasil mewujudkan impian kolektif mereka, mengalahkan dan melampaui Amerika, setidaknya dalam ekonomi.

Berbeda dari bocah Jepang yang umumnya bercita-cita sederhana, bocah Indonesia umumnya bercita-cita tinggi seperti menjadi insinyur dan dokter. Tetapi tidak adanya character building dalam pendidikan menyebabkan rendahnya kemauan serta semangat juang masyarakat maupun para petinggi kita. Daya tahan lemah dan gampang menyerah. Akibatnya, cita-cita tinggi para bocah muncul tanpa ruh dan di masa berikutnya menjadi keinginan sekadar bisa hidup. Celakanya, sekadar hidup itupun seringkali juga ditempuh via jalan pintas.

Kerapuhan mental ditambah dengan ketiadaan impian kolektif bangsa, menyebabkan masyarakat tidak mempunyai energi dan semangat hidup yang besar. Kini, rendahnya semangat hidup ini telah sampai pada kondisi yang menyedihkan. Perhatikan saja fenomena persimpangan jalan, perkantoran dan para petinggi yang keluar negeri mencari pinjaman; fenomena mentalitas pengemis.

Keruwetan sistem pendidikan dan kondisi sosial negeri ini sudah seperti benang kusut. Pembenahan harus dibenahi di semua lini. Untuk lini pendidikan perlu dilakukan bedah plastik wajah pendidikan, dan pola character building pendidikan Jepang layak untuk dipertimbangkan. Semangat dan etos kerja, kebersamaan, tanggung jawab dan menghargai pekerjaan diajarkan secara konkret dan keteladanan bukan dengan kata-kata.

Sistem rayon (tingkat SD dan SLTP) sebagai kebijakan terkait akan membantu pemerataan kualitas sekolah. Sistem ini juga memungkinkan keterlibatan dan pengawasan masyarakat dalam pendidikan. Pada gilirannya tidak relevan membicarakan sekolah unggulan, sekolah plus atau pun sekolah borjuis yang diskriminatif.

Untuk mengadopsi sistem asing manapun tidaklah bisa serta merta dan seketika, sebab pendidikan memang tidak berdiri sendiri. Namun meniru pola Jepang relatif tidak memerlukan dana sehingga kemiskinan bangsa ini bukanlah kendala utama. Penulis sengaja tidak menampilkan aspek-aspek intelektualnya sebab dari sisi ini kita tidak kalah dari negeri lain manapun. Tetapi kemampuan itu tidaklah terlalu berarti tanpa dibarengi pendidikan karakter yang membangun sikap dan komitmen.

Character building yang pernah menjadi wacana di awal berdirinya republik ini mendesak diangkat kembali. Bahkan lebih dari itu, mendesak dijadikan kandungan utama pendidikan kita. Semua itu diperlukan agar bangsa ini kembali mampu berjalan tegak dengan harga diri. Selain itu, negara harus menanggung biaya Wajar. Tuntutan ini pun bukan mustahil dipenuhi oleh negara pascaamandemen UUD yang menetapkan 20 persen APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Kita tidak ingin Wajar sekadar jadi bentuk cuci tangan pemerintah atas kewajiban memenuhi hak pendidikan warga negaranya.