Perlakuan Pemerintah Terhadap Rakyat Aceh

Pada Awal tahun 70-an ditemukan ladang minyak dan gas bumi Lhokseumawe-Aceh Utara, mulailah terjadi perubahan dimana pembangunan sarana dan prasarana guna mengeksplorasi sumber daya tersebut dilakukan. Kesenjangan semakin menjadi-jadi, tenaga lokal dianggap tidak layak untuk dipekerjakan. Penghasilan sebesar 27 triliun pertahun tidak pernah mengucur bagi Aceh. Sebagai ilustrasi pada tahun 1995 Aceh menyumbang 25 triliun untuk APBN sementara yang dikembalikan ke Aceh hanya 300 milyar (kurang dari 2%).

Sepanjang tahun 1989-1998 Aceh merupakan daerah yang tidak memiliki norma-norma hukum, militer menjadi penguasa, nyawa tiada harganya, kehormatan wanita dirampas semena-mena. Berdasarkan data yang diperoleh oleh TPF Komisi HAM selama periode tersebut tercatat 3000 orang tewas, 2500 orang hilang, 5000 wanita menjadi janda dan puluhan ribu anak-anak menjadi yatim. Tercatat pula 122 kasus pemerkosaan terhadap wanita di aceh. Kebiadaban perlakuan tersebut terhadap rakyat Aceh pada saat itu sulit dilukiskan dengan kata-kata. (untuk lebih jelas dapat dilihat Aceh Bersimbah darah;Al Chaidar, 1999).

Keadaan yang demikian pada akhirnya membuat masyarakat di Aceh menuntut keadilan, tuntutan mereka ialah adili para pelaku kekejaman di Aceh, rehabilitasi keluarga korban dan santuni para janda dan anak yatim, serta berikan hak-hak rakyat Aceh. Namun keinginan tinggal keinginan, realita berlaku sebaliknya. Setelah DOM dicabut ternyata tidak mengakhiri tindakan kebiadaban di Aceh. Kondisi ini akhirnya menjadikan rakyat Aceh menjadikan tentara sebagai musuh bersama (common enemy), dan siapapun yang berani berhadapan dengan tentara dianggap sebagai kawan dari masyarakat tersebut. Inilah yang menjadikan GAM mendapatkan dukungan dari rakyat Aceh, karena mereka merasa bahwa GAM punya kekuatan untuk menghadapi TNI/POLRI.
Semenjak DOM dicabut, tercatat sebanyak 1.523 kasus yang meliputi pembunuhan di luar proses peradilan, penangkapan dan penahan sewenang-wenang, penghilangan secara paksa, penyiksaan dan berbagai tindakan brutalisme lainnya, belum lagi kasus pembakaran-pembakaran yang menimpa rumah, pasar-pasar dan sekolah. Koordinator Koalisi NGO HAM Aceh, Maimul Fidar dalam pengantar buku #8220;Menjaring Hari Tanpa Air Mata#8221; (Februari 2000) menegaskan bahwa pasukan non-organik tak pernah di tarik dari Aceh, malahan di tambah.

Operasi militer pertama setelah DOM dicabut adalah Operasi Satgas Wibawa 1999 yang kemudian dilanjutkan dengan Operasi Sadar Rencong (OSR). Pada saat itu operasi keamanan berangsur-angsur diambil alih kepolisian setelah TNI mereposisikan dirinya sebagai institusi pertahanan dan bela negara dari serangan pihak luar. Pada OSR I Kapolda Aceh, Brigjen Bachrumsyah Kasman mengatakan bahwa #8220;Kita melakukan pendekatan manusiawi, pendekatan budaya dan pendekatan kemanusiaan.#8221; Namun fakta dilapangan menunjukkan sebaliknya, kekerasan tetap saja berlangsung.

Operasi Sadar Rencong I diikuti dengan OSR II dan III yang dilakukan pada Februari 2000. Ada juga Operasi Cinta Meunasah yang digelar setelah OSR III, sebuah operasi yang berusaha menarik kembali simpati rakyat Aceh. Namun ironisnya, yang tejadi pada saat OCM bukannya mendekatkan orang-orang kepada Meunasah (mushola), melainkan membuat meunasah-meunasah di Aceh kehilangan jemaahnya, karena ketakutan dan teror yang tiada henti. Operasi yang paling mutakhir dilakukan adalah operasi militer yang bernaung dibawah Inpres No. 4/April 2001 yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid. Ada enam langkah komprehensif untuk menyelesaikan masalah Aceh yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan ketertiban masyarakat, keamanan, serta informasi dan komunikasi. Berbagai kalangan menilai Inpres ini tidak lain sebagai operasi militer terbatas di Aceh. Semenjak adanya Inpres tersebut eskalasi kekerasan di Aceh semakin meningkat. Intensitas kekerasan, teror, pembakaran, penculikan, pembunuhan dan segala kejahatan kemanusiaan lainnya kian bertambah-tambah. Bahkan banyak kalangan dari rakyat Aceh sendiri mengakui bahwa keadaan Aceh sekarang lebih mencekam dan mengerikan ketimbang masa DOM.

Kondisi terakhir di Aceh setelah pemerintah memperpanjang Inpres tersebut relatif terkendali di beberapa daerah namun itu bukan jaminan bahwa kekerasan tidak berlangsung. Daerah-daerah pinggiran pegunungan dan pelosok-pelosok desa yang potensial sebagai basis GAM dikepung dan diserang yang membuat masyarakat setempat ikut merasakan akibat dari kontak senjata antara aparat keamanan dengan GAM. Perlakuan kasar sering mereka alami bila dari aparat jatuh korban jiwa. Ekspresi keadaan terkendali saat ini hanyalah bentuk ketakutan dan kepasrahan rakyat Aceh terhadap kekerasan yang terus diperagakan aparat keamanan yang tidak lagi diwujudkan dengan tindakan. Apalagi pasca terbunuhnya Panglima Abdullah Syafiie, GAM sedikit mengendorkan serangan dan penghadangan terhadap aparat TNI/POLRI.

* Ditulis oleh Ismunadzar, Mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Lingkungan ITS berasal dari Daerah Istimewa Aceh.