Saya sempat terhenyak dan berpikir sedikit tentang apa yang diucapkan seorang teman sewaktu kami mengobrol sambil menunggu kuliah, yang akhirnya obrolan tersebut berubah menjadi diskusi singkat. Diskusi tentang PEMIRA.

Ya, sebuah even yang sebagian kalangan menganggapnya sebagai pesta apresiasi, ekspresi, dan penghargaaan terhadap hak sebagai manusia merdeka (barangkali ada yang mengistilahkan demokrasi). Tapi ada juga sebagian kalangan lain yang melihat even ini hanya pesta seremonial-ritual karena dianggap tidak membawa pengaruh yang signifikan bagi kehidupan ormawa. Tapi bukan hal itu inti diskusinya.

Saat diskusi singkat itu, teman saya melontarkan lintasan pikirannya, "Bagaimana ya seandainya dalam PEMIRA itu rektorat sedikit cawe-cawe lah. Kan selama ini kita melihat dalam ajang "pertarungan" bagi mahasiswa ini tidak ada sama sekali sikap dari rektorat. Padahal kalau boleh dibilang kita hidup di kampus ini bukannya sendiri-sendiri. Rektorat dan mahasiswa adalah dua bagian yang integral dalam satu sistem yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling membutuhkan."

Dari situ saya mulai berpikir dan berusaha mencari kebenarannya dengan memunculkan pertanyaan "Bagaimana jika tahun ini hal itu dilakukan?" Akhirnya pencerahan pun sedikit terkuak. Kenapa tidak? Argumentasinya adalah bagaimana supaya tampak keharmonisan antara rektorat dan mahasiswa. Karena terkadang selama ini ada bagian–bagian dari dinamisasi kemahasiswaan yang menempatkan rektorat dan mahasiswa sebagi dua belah pihak yang sering berseberangan pendapat, yang kadang pula sampai membawa "dendam" terselubung.

Namun ada hal yang saya kurang sepakat dengan istilah cawe-cawe teman saya tadi. Permasalahnnya seperti ini, kalau menggunakan istilah cawe-cawe mengartikan bahwa rektorat mengambil peran yang strategis dalam PEMIRA nanti. Peran strategis yang jikalau aktivitas tersebut tidak terbendung akan berubah menjadi sebuah upaya intervensi, baik secara sadar atau tidak. Kalau itu terjadi maka kita akan digiring kembali ke jaman NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) masa Orde Baru. Dimana otoritas hak ekspresi mahasiswa dikendalikan oleh rektorat.

Di sisi lain kita juga tidak boleh mengebiri ide teman saya tadi. Artinya bagaimana pihak yang terkait (rektorat dan mahasiswa) bisa menerjemahkannya dalam bahasa persahabatan, anti intervensi, dan tidak saling mencurigai. Bisa jadi dari ide yang tidak sengaja keluar ini, yang nantinya benar-benar bisa dikemas dengan baik dalam nuansa saling pengertian, merupakan "pencerahan" bagi semua pihak untuk membuat ITS semakin kelihatan ITS-nya, maksudnya seperti jargon pengkaderan masal kita; integralistik.

Barangkali solusi yang bisa disuguhkan, menurut saya, boleh saja rektorat atau bahkan dosen memberikan tanggapan atas PEMIRA. Tanggapan yang merupakan sebuah cerminan bahwa rektorat masih peduli dengan dinamisasi ormawa. Dimana yang selama ini kita lihat rektorat seakan acuh tak acuh dengan PEMIRA, padahal saya yakin mereka butuh. Analoginya sama saat adanya pemilihan rektor baru. Kita mungkin juga acuh tak acuh, padahal rektor adalah kebutuhan primer kita.

Dalam menyampaikan uneg-unegnya tersebut, pihak rektorat atau dosen bisa melalui tulisan atau mungkin sharing dengan pokja PEMIRA. Tapi sekali lagi tulisan dan sharing tidak masuk ke masalah teknis dan statement keberpihakan, supaya tidak kebablasan dan bisa terkontrol. Salah satu contohnya sebatas bagaimana rektorat memandang urgensi dari diadakannya PEMIRA ini bagi dunia kemahasiswan dan harmonisasi yang terwujud nantinya, jadi semacam wacana ke-PEMIRA-an. Sehingga hubungan mutualisme antara rektorat dan mahasiswa bisa terwujud.

Akhirnya diskusi kami pun berakhir dengan sebuah pengharapan. Harapan seandainya saja diskusi ini bisa di dengar Pak Nuh dan punggawanya atau teman-teman dari Pokja PEMIRA. Semoga…

Agis Firdaus
Mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan 2002
Staf Departemen Sospol BEM ITS 2004-2005
Aktivis LSM Fostra