Mantan Memperindag diakhir kekuasaan mantan Presiden Soeharto ini juga mengungkapkan, jumlah industri dari tahun ke tahun juga terus mengalami penurunan, jika pada tahun 1996 masih mencapai 22.997, tahun 2000 turun menjadi 22.174, tahun 2001 menjadi 21398, dan di tahun 2002 tinggal 21.146 industri. “Demikian juga dengan prosentase indeks produksi yang terus pula mengalami penurunan dari 120,04 pada tahun 1996 turun menjadi 100,29 pada tahun 2002,” katanya.

Kebijakan industri dan teknologi yang bagaimana untuk mengembalikan ke era industrialisasi? Rahardi menjelaskan, harus dilakukan secara bertahap dan paralel, yang merupakan solusi integral dari masalah yang dihadapi bangsa ini akibat dari krisis budaya. “Untuk mengembalikannya sebenarnya tidak lagi dibutuhkan modal dalam bentuk investasi, karena kapasitas dan utilitas untuk itu sudah ada yang kini tidak digunakan lagi. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana menjaga pasar, agar ketika proses industrialisasi itu kembali bangkit, sudah ada pasar domestik yang bisa menyerap, karena itu asumsi pasar global tidak harus mengabaikan pasar domestik,” katanya.

Mantan Ketua Bulog semasa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ini juga menjelaskan, sampai akhir tahun 2004 lalu, pertumbuhan ekonomi kita belum dapat kembali kepada pertumbuhan sebelum krisis. Demikian juga kontribusi industri pengolahan terhadap PDB masih jauh dari apa yang pernah kita capai sebelum terjadinya krisis, juga prosentase penyerapan tenaga kerja disubsektor industri pengolahan, terus menurun sejak terjadinya krisis. “Keadaan ini sangat terasa bagi para pelaku bisnis dalam industri pengolahan, sehingga gejala dalam masyarakat dengan meningkatnya pemakaian produk luar negeri sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya.

Rahardi menyebut industri tekstil dan produk tekstil Indonesia yang hampir tidak berdaya menghadapi serbuan barang impor. Demikian juga dengan pertumbuhan pasar barang elektronik (low end) telah dimanfaatkan oleh industri negara-negara lain. “Dalam kedua produk itu kita perlu mengamankan pasar dalam negeri dan melihat ke depan dengan mengadakan adjusment melalui restrukturisasi dan modernisasi industri-industri itu agar bisa bersaing di pasar global,” katanya.

Atas dasar itulah, maka guru besar pafa Fakultas Teknologi Industri ITS ini mengemukakan perlunya kebijakan industri dan teknologi didalam melakukan shock adjustment. Paling tidak, kata Rahardi menjelaskan, ada empat faktor yang harus dilakukan, pertama menyangkut kelembagaan, dimana innovation system menjadi sangat penting. “Sistem inovasi nasional ini
merupakan jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor, mengubah, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi.

“Kedua, faktor ideologi atau techno-ideology, dimana kita perlu menentukan sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan teknologinya, apakah menganut technonationalism, technoglobalism, atau technohybrids,” katanya.

Faktor ketiga, katanya menambahkan, soal kemampuan di dalam menentukan hal-hal yang berkait dengan penting (important) dan mendesak (urgent) terhadap banyak pilihan yang harus diambil. Ini karena kemampuan keuangan dan modal negara sangat terbatas. “Faktor keempat menyangkut soal leadership, dimana pemimpin dan para elit politik dituntut harus
mengembalikan kepercayaan (trust) di dalam memutuskan kebijakan-kebijakannya," katanya. (humas/bch)