Terkejut, terbelalak, dan shock mendengar dan melihat di layar kaca tentang terjadinya busung lapar di daerah-daerah. Para pemimpin, pejabat, dokter, wartawan dan tokoh masyarakat mendadak sibuk bak kebakaran jenggot. Ada pemimpin yang membela diri, “Dari dulu juga ada, cuma tak diberitakan karena dulu tidak se-transparan seperti sekarang.” Ada pula Kepala Daerah yang berani membantah kenyataan dengan tanggapan klise orde baru, “Ketersediaan pangan di daerah ini cukup. Tak mungkin ada busung lapar, yang ada adalah keadaan gizi buruk anak karena pola pemberian makan ibunya yang salah.” Atau barangkali ada yang berpendapat bahwa anak-anak akhir-akhir ini malas makan dan cenderung lebih banyak mengkonsumsi jajanan.

Apapun komentar orang, kita telah disodori kenyataan pahit bahwa busung lapar terjadi dimana mana, bukan saja di NTB dan NTT tetapi juga di Jawa dan sebagian Sumatera. Dan bila diusut lebih lanjut, siapa tahu sudah merata di semua daerah dan sudah ada pula disekitar kita.

Kita tahu terjadinya busung lapar bukanlah sesuatu yang mendadak seperti gempa atau tsunami. Tetapi melalui proses dan tahapan dari kondisi kurang gizi, gizi buruk kemudian memasuki tahap busung lapar yang memerlukan waktu kurang satu tahun sampai 5 tahun. Semestinya hal itu dapat dideteksi sebelumnya, sehingga secara dini dapat segera diatasi. Mengapa kita demikian terlambat mengetahui, sehingga untuk sekian kali harus dipermalukan dihadapan masyarakat dunia? Padahal sebelum munculnya masalah busung lapar ini, UNDP telah melaporkan bahwa Indonesia termasuk negara yang mempunyai Human Development Index (HDI) atau kualitas hidup manusia rendah, menempati rangking ke 117 diantara l70 negara didunia yang jadi sasaran surveynya.

Penyebab utama terjadinya anak anak kurang gizi, meningkat menjadi gizi buruk dan kemudian menjadi busung lapar tidak lain adalah kemiskinan. Dan, mencuatnya sebagai masalah dipicu oleh semakin merosotnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, adanya PHK (termasuk pemulangan TKI/TKW ilegal dari negara lain), kegagalan panen di pedesaan dan penggusuran di perkotaan. Masalah busung lapar menjadi semakin meluas tak terdeteksi dipacu oleh melemahnya jaring pengaman sosial, merosotnya kepedulian sosial dan lembaga tolong menolong dalam masyarakat serta rendahnya kepedulian dan kinerja aparat yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kita boleh berharap kepada Pemerintah Pusat agar memusatkan perhatian untuk membuka lapangan kerja dan usaha pemberdayaan masyarakat miskin. Saran ini bukan berarti boleh mengendorkan semangat untuk membabat para koruptor, sebaliknya, harus semakin dahsyat dan justru harus diperluas sampai kedaerah daerah sehingga semakin besar harta koruptor yang dapat disita untuk dikembalikan kepada rakyat melalui penguatan jaring pengaman sosial dan program program pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberantasan korupsi yang disinkronkan dengan pemberdayaan masyarakat miskin secara sinergis juga akan menggugah harga diri dan kesadaran rakyat terhadap hak haknya untuk menyuarakan aspirasinya dan memberdayakan dirinya baik secara ekonomi maupun politik.

Sebab jika busung lapar ini merupakan gejala nasional akibat merosotnya daya beli rakyat, cepat atau lambat masalah ini akan semakin meluas. Penanggulangannya pun menjadi semakin berat. Saat ini anak anak yang berada dalam kondisi kurang gizi cukup besar, termasuk di daerah perkotaan, yang jika tidak segera diatasi akan meningkat ke kondisi gizi buruk dan akhirnya menjadi masalah busung lapar yang semakin besar.

Sudah selayaknya kita memetik pelajaran dari kejadian ini, agar kita tidak menjadi semakin bebal dan kehilangan rasa malu. Busung lapar merupakan pencerminan ekstrem dari kemiskinan. Bukan sekedar penderitaan yang bersifat fisik tetapi juga secara sensitif menyentuh harga diri rakyat yang diabaikan. Oleh karena itu keterlibatan semua fihak dalam memberikan perhatian kepada kesejahteraan anak khususnya untuk mengatasi kondisi anak kurang gizi, gizi buruk apalagi busung lapar, sudah merupakan keharusan.

Paling tidak, yang paling mudah dan dapat dikerjakan adalah dengan menghidupkan kembali Posyandu di RT/RW/Kelurahan tempat kita tinggal, dengan memberikan dukungan logistik berupa beras, kacang hijau ,gula, susu untuk pemberian makanan tambahan bagi anak anak kurang gizi. Mereka yang dianggap atau menganggap diri pemimpin, jangan beranggapan bahwa politik itu permainan tingkat elit dalam berebut kekuasaan, tetapi sebagai wahana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Para pejabat disemua tingkatan harus mawas diri, apakah selama ini sudah menjadi pengabdi dan pelayan rakyat yang telah membayarnya? atau justru berperilaku sebagai tuan dengan keangkuhan kelasnya padahal sebagian dari mereka tak lebih dari benalu penghisap kesejahteraan rakyat belaka? Demikian pula kontribusi para intelektual, wartawan seniman sesuai dengan bidang dan profesinya.

Namun jika kita semua telah menjadi semakin bebal dan tidak punya malu mempunyai negara terkorup didunia, penghutang terbesar, terjelek kualitas kesejahteraan rakyatnya, dengan sukacita dan sombong menikmati kemewahan harta kriminal yang diperoleh. Barangkali kita telah menggenapkan syarat rukun untuk terjadinya gelombang tsunami sosial yang akan meluluhlantakkan peradaban yang dibangun dengan keringat dan darah para leluhur bangsa. Naudzubillah mindzalik !

*) Johan Asa Agusta
Mahasiswa ITS
Jurnalis ITS Online dan Berita ITS
e-mail: johan.asa@gmail.com