Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggandeng Yayasan Laut Biru menggelar diskusi terbatas, Rabu (27/7) besok di Hotel Shangrilla Surabaya. Diskusi yang termasuk dalam agenda road map Industri Perkapalan Nasional ini akan menghadirkan lima menteri yaitu Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Menteri Negara BUMN.

Diskusi terbatas ini melibatkan 25 peserta dari instansi industri perkapalan, pertahanan, kepelabuhan, Perguruan Tinggi Negeri Teknik (red,-institut) serta angkutan laut. Tiap peserta sebelumnya telah membuat kertas kerja sesuai dengan bidangnya sehingga pada diskusi bertema “Kebangkitan Teknologi Perkapalan Indonesia” akan dapat diambil kesepakatan bersama demi mencapai industri maritim yang kuat dan sehat.

Direktur Umum PT PAL, Dr. Adwin H Suryohadiprojo MBA dalam jumpa pers di ITS, Senin (25/7) kemarin mengatakan persoalan utama yang perlu dibahas adalah penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk merevitalisasikan industri maritim nasional. “Perlu adanya sistem spesifik untuk industri pelayaran dan perkapalan dalam suatu UU yang dapat mengikat semua pihak,” jelasnya. Inpres no 5 tahun 2005 merupakan langkah awal yang perlu untuk dimotivasi. Tanpa follow up yang tepat, peluang yang timbul akibat Inpres itu tidak akan memberikan efek besar untuk industri maritim nasional. “Azas cabottage harus disepakati bersama dalam suatu UU dan perlu penegasan,” imbuhnya.

Menurut Adwin, ada empat kebijakan yang dibutuhkan di sektor perkapalan yaitu kebijakan industri keuangan, pengelolaan BUMN kemaritiman, perdagangan kapal nasional, riset dan teknologi serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan ini harus dirumuskan secara terpadu dan konsisten agar industri perkapalan nasional dapat leluasa berkembang. “Untuk memadukan kerangka kerja kebijakan itu, diperlukan sebuah road map industri perkapalan nasional,” tegas Ketua Yayasan Laut Biru ini.

Output diskusi terbatas ini diharapkan mampu memberikan gambaran teknologi maritim 15 hingga 20 tahun ke depan beserta tahapan yang harus dicapai. “Nantinya Indonesia akan kembali menguasai teknologi dan produk kapal,” kata Adwin. Seperti zaman kerajaan dahulu, Indonesia dijadikan ‘rujukan’ dunia dalam sektor teknologi kelautan yaitu model kapal-kapal tradisional. “Indonesia kan terdiri dari dua pertiga laut, dreamnya bisa memegang pasar industri kelautan dan perkapalan,” harapnya.

Nantinya arahan diskusi terbatas ini ada tiga. Pertama, mengidentisifikasi beberapa produk dan jasa industri perkapalan yang dibutuhkan di pasar domestik dua puluh tahun mendatang. Kedua, mengenali produk-jasa utama, industri penunjang serta infrastruktur yang dibutuhkan penguasaan teknologinya dalam beberapa kurun waktu sebelumnya (milestones). Terakhir, merumuskan kerangka kerja kebijakan nasional yang diperlukan untuk memastikan penguasaan teknologi produk dan jasa perkapalan.

Hasil diskusi akan dirangkum dalam ringkasan eksekutif dan akan diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan. Forum diskusi akan memposisikan diri sebagai partner sekaligus pemantau kebijakan pemerintah. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mengatasi dominannya faktor-faktor ‘penghalang’ pengembangan teknologi kemaritiman kita, antara lain budaya bahari yang kurang berkembang, kebijakan dan keberpihakan politik (political will) pemerintah yang masih lemah, dan sikap para pengusaha lebih sebagai “pedagang” ketimbang “industrialis”. Pemerintah akan didorong mengembangkan dan melindungi industri perkapalan ini dengan memberikan stimulan yaitu dengan tidak membiarkannya begitu saja bersaing di pasar bebas.(th@/rin)