Terkait dengan tahap rekonstruksi dan revitalisasi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pasca gempa dan tsunami. Pihak pemerintah, dalam hal ini departemen Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan cetak biru (blueprint) NAD. Cetak biru ini mencakup bidang pembangunan fisik, dan rencana penataan struktur tata ruang kabupaten dan kota di NAD yang terkena bencana.

Namun, keberadaan cetak biru belumlah cukup karena hanyalah sebatas sebagai arahan peruntukan lahan dan arahan antisipasi ruang bila terjadi bencana lagi. Sehingga untuk melakukan pembangunan fisik dibutuhkan ketentuan teknis berupa building code.

Untuk itu, dikatakan staf ahli Menteri Departemen PU Ir Imam S Ernawi MSc kepada ITS Online di sela-sela workshop, pihaknya langsung menunjuk pihak-pihak yang kompeten untuk menyusun building code, sosialisasi, dan sistem informasi.

”Penyiapan building code untuk provinsi kita percayakan pada ITS sejak bulan April lalu, untuk kabupaten dan kota kita serahkan kepada Unsyiah dan IAI, sedangkan untuk tim sosialisasi dan sistem informasi dipegang tim ITB,” ungkap Imam.

Sementara itu, diadakannya workshop ini, dikatakan Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD selaku ketua tim Building Code NAD-ITS, adalah untuk menyempurnakan Building Code NAD yang telah dirancang timnya. Dikatakannya, sejak diberi tugas menyusun building code oleh PU, Tim ITS telah melalui berbagai proses panjang seperti survey dilapangan pada bulan Mei lalu, menyusun laporan bahkan presentasi dihadapan NGO.

”Dalam workshop ini diharapkan kontribusi pikiran dari peserta agar draf building code untuk wilayah NAD ini menjadi final sempurna. Sehingga bulan Agustus bisa di-launching,” katanya.

Dalam building code untuk wilayah NAD itu, ditegaskan Dekan FTSP ini nantinya adalah sebagai pedoman pembangunan bangunan rumah tinggal maupun bangunan gedung di wilayah NAD. ”Jadi ini bukanlah suatu manual maupun petunjuk teknis melainkan pedoman,” tegasnya.

Ada tiga bahasan besar dalam building code NAD garapan ITS ini, antara lain mengenai tata bangunan lingkungan, tata keandalan dan tata laksana. Lalu, apakah dalam building code ini nantinya benar-benar dapat menahan tsunami dan gempa?

Hal itu dijawab tidak bisa oleh Prof Dr Ir Herman Wahyudi DEA selaku wakil ketua tim BC NAD-ITS dalam paparan awalnya mengenai tsunami. Dikatakannya lebih lanjut, dalam kasus bencana tsunami NAD yang tinggi gelombangnya luar biasa (mencapai 12 meter) building code ini tidak dapat digunakan untuk mengantisipasi, karena hanya mampu mengantisipasi kurang dari dua meter.

”Untuk mengurangi dampak kerusakan tsunami setinggi 12 meter harus ditinjau secara makro. Maka untuk gelombang lebih dari dua meter bisa dimasukkan ke building code lain,” katanya. Pertimbangan secara makro tersebut salah satunya meliputi keberadaan seabelt alami, hutan mangrove dan bakau yang selama ini sering disepelekan. (asa/tov)