Menteri Kelautan dan perikanan, Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi hadir di tengah-tengah masyarakat dalam Dialog Interaktif dengan para nelayan, mahasiswa dan dosen di Rektorat ITS, Kamis pagi (16/2). Acara dialog interaktif ini merupakan serangkaian dari kegiatan Ocean Week 2006 yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS.

Freddy Numberi awalnya membawakan bahasan tentang potensi pembangunan kelautan dan perikanan. Dari data yang ada, dikatakannya, perairan Indonesia sangat luas yaitu 3,1 juta kilometer persegi dengan jumlah pulau 17.504 buah. ”Disini dapat diartikan perairan Indonesia mempunyai keanekaragaman sumberdaya hayati sangat melimpah,” katanya.

Untuk megembangkan potensi bahari yang dimiliki Indonesia itu, Freddy mengungkapkan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), tahun 2006 ini mengalokasikan dana sejumlah Rp 132,4 miliar untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Dana tersebut digunakan untuk 3 program utama yakni penguatan modal di 111 kabupaten/kota, fasilitasi kedai pesisir di 53 kabupaten/kota, dan pembangunan solar packed dealer untuk nelayan (SPDN) di 51 kabupaten/kota. Agar dapat mencapai tujuan pemberdayaan nelayan. Freddy membagi implementasi dalam 3 tahapan.

”Pertama, periode inisiasi antara 2001-2003 dengan stressing pada memfasilitasi nelayan agar mampu membangun dan memanfaatkan lembaga ekonomi. Kedua, periode institusional antara 2004 hingga 2006. Dalam periode ini kita mengupayakan lembaga-lembaga ekonomi bentukan nelayan ini berbadan hukum. Ini untuk menjembatani kendala dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan hubungan dengan lembaga perbankan,” ujar pria kelahiran Serui (Papua), 15 Oktober 1947 silam.

Diharapkan Freddy nantinya lembaga tersebut bisa menjadi semacam holding company. Periode ini disebut diversifikasi yang dirancang antara tahun 2007 hingga 2009. “Kita harap dalam periode ini terbentuk makin banyak unit-unit usaha yang tergabung dalam sebuh holding company bentukan nelayan,” katanya.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Persatuan ini juga menambahkan, pihaknya kini mendorong koperasi nelayan untuk bisa berperan lebih banyak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, ia juga mengakui saat ini peran yang dijalankan koperasi itu belum cukup maksimal.

Dibagian lain dialognya, menteri menyinggung kesenjangan teknologi penangkapan ikan antara daerah satu dengan lainnya, merupakan penyebab konflik antar nelayan di Nusantara belakangan ini. Dikatakannya, dalam konflik antar nelayan Jawa Tengah dan nelayan tradisional di Selat Makassar Januari lalu, pihaknya telah menemui para nelayan. Ia mengingatkan para nelayan akan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan para Gubernur mengenai penangkapan ikan di wilayah perairan masing-masing.

“Prinsipnya, setiap nelayan boleh menangkap ikan di mana saja dalam batas 3 mil laut dengan batas negara lain,” katanya. Untuk mencegah agar konflik serupa tidak terjadi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan polisi perairan dan TNI AL. (th@/asa)