Acara "Seminar Pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Rel" ini merupakan hasil kerjasama antara tiga instansi yaitu Jurusan Teknik Sipil ITS dan Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS-ITS), Alumni Mahasiswa Indonesia – Prancis di Jawa Timur (AEIF), dan Pusat Kebudayaan Perancis Surabaya (CCCL). Hadir pula tiga pembicara berkompeten di bidang kereta api, adalah Ir Ronny Wahyudi, Presiden Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Ir Soemino Eko Saputro (Direktur Jenderal Perkeretaapian Indonesia, dan Dr. Hari Sugiri (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur).

Menurut Ir Ronny Wahyudi, dilihat dari perkembangan sarana, prasarana dan penumpang kereta api ternyata mengalami penurunan drastis. Sebagai informasi, data mulai tahun 1939 panjang rel kereta api yaitu dari 6811 Km turun menjadi 4030 km pada tahun 2000. “Dalam 61 tahun terjadi penurunan sekitar 41 persen,” paparnya.

Selain itu, dalam selang waktu 45 tahun, dari segi jumlah stasiun dan perhentian dari 1516 (pada tahun 1955) turun 62 persen, menjadi hanya 45 (tahun 2000). “Sedangkan untuk jumlah lokomotif, dari 1314 buah pada tahun 1939 turun sekitar 60 persen menjadi 530 buah pada tahun 2000,” imbuh Ronny.

Padahal, lanjut Ronny, jumlah penumpang angkutan darat jenis ini mengalami kenaikan tajam yaitu 30 persen. Ini jika dihitung dari tahun 1955 yang tercatat 146,5 juta menjadi 191,9 juta (tahun 2000). Saat ini, misalnya saja perkembangan jumlah penumpang Surabaya-Sidoarjo selama dua tahun, mulai tahun 2004 naik sebesar lebih dari 700 ribu orang.

Untuk itu, imbuh Ronny, pada tahun 2009 mendatang target kereta api akan mencitrakan diri sebagai pilihan transportasi masyarakat. “Namun, sekarang hingga tahun 2007 nanti, Kereta api Indonesia akan focus pada peningkatan managemen pelayanan. Ini setelah tahun sebelumnya ditekankan pada pembenahan managemen,” tuturnya.

Sementara itu, pembicara lain, Ir Soemino Eko Saputro, lebih mempresentasikan mengenai rencana revisi Undang-Undang nomor 13/1992 tentang Perkeretaapian. Menurutnya, sebelum perevisian, undang-undang itu belum mengakomodasi otonomi daerah. Sehingga, rencananya dalam revisi akan dicantumkan kewenangan daerah dalam mengelola kereta api. “Kita juga memberikan kesempatan bagi swasta untuk berinvestasi, sehingga tidak ada operator tunggal,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Hari Sugiri, lebih banyak memberikan saran. Ia mengatakan bahwa peran kereta api di Jatim masih satu persen saja. Pihaknya mempunyai target, peningkatan peran kereta api pada tahun 2015 akan naik hingga sekitar 5 persen.

Caranya, imbuh Sugiri, dengan penambahan tingkat frekuensi dan jaringan kereta komuter, pembangunan rel double track serta peningkatan integrasi kereta api dengan model lain. “Selain itu, juga perlu untuk mengaktifkan rel yang mati, pengurangan perlintasan sebidang, perbaikan pelayanan kereta api dari sisi keamanan, peningkatan kualitas SDM dan rehabilitasi prasarana kereta api,” sarannya. (th@/rif)