Saat ini tersisa lima calon dalam perebutan kursi rektor ITS. Dari kelima calon itu, akan dipilih tiga orang untuk diajukan ke Menteri Pendidikan di Jakarta malalui rapat senat pada 17 Nopember nanti. Maka sebelum menghadap senat, BEM ITS menggelar acara agar para calon terjun ke mahasiswa.

Untuk mengawali dialog dan tanya jawab, terlebih dahulu para Carek memaparkan visi dan misinya masing-masing. Ir Eko Budi Djatmiko MSc PhD mengawali perkenalan dan pemaparan visi dan misi, dilanjutkan oleh Prof Dr Ir Nadjadji Anwar MSc, Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA, Dr Ir Djauhar Manfaat MSc, dan terakhir Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD.

Pertanyaan pertama diajukan oleh Kurnia, Ketua Himpunan Teknik Material, perihal pajak sebesar 5 persen dari setiap beasiswa yang diterima mahasiswa. Pertanyaan tersebut langsung dijawab setiap Carek dimulai dari Priyo Suprobo yang mengatakan bahwa pajak tersebut sudah merupakan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga ITS tidak bisa merubah. Keempat Carek lainnya pun mengiyakan jawaban Priyo Suprobo, dan Nadjadji Anwar sempat menambahkan bahwa pernah ada bantuan buku senilai Rp 300 Juta dari Amerika, dan dikenai pajak 15 persen. ”Total pajaknya sekitar Rp 15 Juta. Tapi kemudian kami mengajukan surat keringanan ke pemerintah akn pembebasan pajak karena buku tersebut untuk kepentingan sosial. Dan akhirnya bisa bebas pajak,” cerita Nadjadji Anwar.

Selanjutnya Ketua Himpunan Teknik Perkapalan, Nuril Imansyah, menanyakan jaminan bahwa PTBHMN tidak akan menaikkan SPP mahasiswa. Carek incumbent, Muhammad Nuh, menyatakan bahwa apabila ada kenaikan tentu akan disesuaikan. Dia menunjukkan bahwa sudah tiga tahun ini SPP ITS tetap, meski sebelumnya selalu terjadi kenaikan setiap tahun.

Sementara itu, Djauhar Manfaat menjelaskan bahwa kalaupun harus ada kenaikan tidak mungkin langsung, pasti bertahap. ”Tidak bisa kalau sekarang PTBHMN, besok SPP naik. Lagipula semua terkait efisiensi dan cost saving, yaitu semua nantinya kan kembali ke mahasiswa,” terang dosen Teknik Perkapalan yang biasa disapa Joe itu. Selain itu. Ditambahkan oleh Djauhar Manfaat, PTBHMN ITS bukanlah hal yang perlu ditakutkan.

Tak hanya dari mahasiswa yang hadir, pertanyaan bahkan didapat para Carek melalui teleconference. Seperti saat pihak BEM menerima telepon dari Harun Al Rasyid, Ketua Dewan Mahasiswa 1978. Para carek pun memuji masih adanya kepedulian alumni terhadap alamamaternya. Dalam kesempatan itu, Harun bertanya tentang swastanisasi ITS dan pengaruh politik terhadap kampus.

Selain mahasiswa, debat carek ini juga diikuti oleh karyawan dan PKL. Suroso, karyawan BAUK, turut ambil bagian dengan menanyakan perihal upah honorer dan secara langsung meminta adanya peningkatan kesejahteraan. Sedang Mubin, Koordinator Paguyuban PKL Masjid ITS, menyampaikan harapannya agar lokasi di sekitar masjid yang selama ini dijadikan tempat mereka mencari nafkah tidak ikut digusur atau dipindahkan dengan penataan yang kini sedang dilakukan oleh ITS. ”Kehadiran kami di sini adalah untuk mencari nafkah, karena itu tolong kami tidak digusur. Kalau memungkinkan kami diberi wadah,” katanya.

Menjawab pertanyaan itu para carek sepakat untuk lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan baik karyawan honorer, PNS maupun dosen. ”Ini fakta yang sesungguhnya bahwa betapa tingkat kesejahteraan karyawan dan dosen juga masih sangat minim. Karena itu ke depan program kerja yang juga harus dijadikan prioritas adalah meningkatkan kesejehteraan dosen dan karyawan,” kata Muhammad Nuh.

Sementara tentang PKL, Priyo Suprobo mengatakan bahwa PKL tidak akan digusur atau ditiadakan di kampus ITS, karena kehadirannya sangat membantu warga kampus yang membutuhkan. ”Persoalannya adalah bagaimana para PKL juga mampu bekerja sama dengan pihak kampus dalam hal menjaga ketertiban dan kebersihan. Lebih penting lagi adalah menjaga kualitas makanan yang dijajakan. Ini penting agar para warga kampus ketika membeli makananya tidak terserang tifus,” katanya.

Setelah sesi pertanyaan, Detak, presiden BEM ITS, mengajukan kontrak kepada kelima carek. Isi kontraknya mengenai tranparansi, pemberantasan korupsi di ITS, reformasi birokrasi, dispensasi penggunaan fasilitas umum, serta kebijakan yang partisipatif terhadap mahasiswa. Detak mengatakan, dalam hal ini tidak ada paksaan untuk menandatangani tanda persetujuan.

Setelah membaca isi kontrak, hanya Djauhar Manfaat dan Nadjadji Anwar yang manandatangani. Muhammad Nuh tidak menandatangani namun menyatakan bahwa dirinya bukan berarti tidak setuju dengan isi kontrak. Sedangkan Eko Budi Djatmiko tidak bisa dimintai persetujuan karena telah meniggalkan tempat ketika break. Sementara Priyo Suprobo juga tidak menandatangani kontrak karena ada satu poin yang tidak bisa disepakatinya. ”Saya hanya tidak setuju pada satu poin, yaitu tentang transparansi. Tidak semua harus transparan,” ungkap Probo saat ditemui ITS Online usai acara. (ech/ftr)