Demikian diungkapkan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, Capt Bobby Mamahit, Kamis (23/11) siang usai menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Keluatan dengan tema Membangun Teknologi Kelutan yang Aman dan Andal, yang digelar oleh Fakultas Teknologi Kelautan ITS.
    
”Sebenarnya pengujian laik tidaknya sebuah kapal untuk dioperasikan harus dilakukan secara rutin, tapi karena ada peristiwa kebakaran kapal feri di penyebrangan Merak-Bakahuni, maka peristiwa itu kami jadikan momentum untuk melakukan uji petik pada semua kapal penumpang, terutama di empat pelabuhan penyebrangan,” katanya.

Keempat pelabuhan penyerangan yang kapal-kapalnya akan dilakukan uji petik itu masing-masing di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakahuni, Surabaya Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, dan penyeberangan Bajo-Kolaka di Sulawesi. ”Kami menilai keselamatan penumpang harus menjadi perhatian utama, karena itu momentum kebakaran kapal di Merak, kami jadikan momentum untuk melakukan pemeriksaan satu per satu kapal yang sedang dioperasikan,” katanya.

Diungkapkan Bobby, sejak peristiwa kebakaran kapal di Merak, pihaknya telah memeriksa sedikitnya tiga kapal dari tiga perusahaan berbeda, untuk mengetahui kondisi riil kapal terhadap layak tidaknya untuk dioperasikan. ”Secara acak telah kami lakukan di Pelabuhan Merak, dan hasilnya ketiga kapal itu ternyata pada kondisi memprihatinkan dan berisiko tinggi untuk dioperasikan,” katanya.

Diungkapkannya, dalam uji petik di ketiga kapal di Pelabuhan Merak, ditemukan, meski berbagai peralatan keselamatan pada kapal itu ada dan lengkap, tapi untuk menggunakannya manakala terjadi peristiwa kecelakaan, tidak mudah, tidak semua alat itu siap digunakan, karena ada yang ditaruh dengan pertimbangan faktor keamanan agar tidak dicuri dan lainnya.
Di Surabaya, pihaknya melakukan uji petik Kamis (23/11) siang, terhadap sedikitnya tiga kapal dari tiga perusahaan berbeda.

”Kami melakukannya secara acak terlebih dahulu sebagai bahan masukan dan kajian dalam rapat koordinasi yang akan digelar besok (Jumat hari ini –Red) bersama dengan Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, Adpel, dan para pemilik kapal dan operator. Hasil pemeriksaan secara acak ini akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan langkah pemeriksaan selanjutnya,” katanya.

Dalam rapat itu akan dibahas tentang bagaimana prosedur untuk melakukan uji kelikkan jalan dari kapal feri dan beberapa kapal penumpang. ”Rapat koordinasi ini perlu digelar untuk memberitahukan kepada para pemilik kapal, operator, dan Adpel terhadap rencana uji petik ke depan, agar tidak mengundang gejolak,” katanya.

Bobby mengingatkan, dalam hal kecelakaan atau kebakaran kapal di laut, sesungguhnya tanggungjawab tidak hanya ada di tangan pemerintah, tapi juga ada pada pemilik, operator kapal, serta nakoda, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menyatakan bahwa bagi pemilik, operator dan nakoda punya kewajiban untuk merawat kapal, sehingga dinyatakan laik untuk dioperasikan.

”Kami mengakui kondisi di lapangan sangat minim petugas pengawas. Tapi bukan dengan begitu para pemilik kapal dan operator mengabaikan faktor keselamatan penumpang,” katanya.

Dikatakannya, dengan peristiwa di Pelabuhan Merak itu, pihaknya akan bertindak tegas kepada para pemilik kapal dan operator yang mengabaikan faktor keselamatan penumpang. (Humas/rif)