Gedung Rektorat, ITS Online,bertindak sebagai pimpinan rapat Prof.Dr.H.Fascihul lisan Apt, pertemuan yang juga dihadiri Jajaran Dekanat ITS ini sedianya membahas tentang pembelajaran bersama (Leadership, Communication, Teamwork), program alih kredit, beasiswa untuk mahasiswa madura, pengembangan ICT terintegerasi, perumahan dosen dan SPMB. Namun forum ini hanya bisa membahas beberapa topik yang urgent. Program alih kredit merupakan program dimana para mahasiswa bisa mengambil kredit pembelajaran (SKS) di beberapa universitas, sebagai contoh mahasiswa MIPA Unair alih kredit di MIPA ITS. Namun tidak dapat terlaksana dengan baik karena kurangnya sosialisasi dan minat mahasiswa, bahkan program ini berencana memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berminat. Para rektor juga bersepakat untuk bersiap apabila PTN-PTN jadi memisahkan diri dari Panpus SPMB untuk menyelenggarakan SPMB khusus regional Jawa Timur. Mereka berharap, apabila skenario alih kredit dan SPMB khusus ini berjala maka nantinya akan terbentuk gabungan universitas (East Java University) seperti yang terjadi di Uni Eropa. Sehingga ketika sudah berada pada satu payung, maka di tiap universitas akan berlaku standar yang sama. Pembahasan lain tentang Perpustakaan yang terintegrasi, sebagai pusatnya adalah ITS (Surabaya dan sekitarnya) dan Unibraw (Malang dan Sekitarnya). Sehingga dengan koneksitas ini mahasiswa/dosen dapat mendownload buku atau majalah yang tersedia di universitas lain. Tetapi ada beberapa pengecualian buku-buku yang tidak dipublikasikan seperti skripsi dan disertasi, untuk mencegah tindakan plagiat. Permasalahan klasik yaitu tentang perumahan dosen, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa rumah dinas/jabatan hanya ditempati ketika orang tersebut memegang jabatan atau masih dalam status kedinasannya. Kasus unik terjadi di Universitas Negeri Malang (UM), salah satu rumah dinas di perumahan dosen UM ditempati oleh dosen Unibraw. Kerancuan hak kepemilikan ini bahkan melewati jalur hukum. Dari pengalaman ini pihak universitas berhati-hati dan berusaha memberi pemahaman tentang undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir adalah pembahasan PT BHP. BHMN menjadi salah satu alternatif menuju BHP, sambil menunggu dikeluarkannya UU BHP. Sedangkan BHMN sendiri merupakan bentuk Otonomi pengelolaan baik pendidikan maupun keuangan. Sehingga ada pemisahan aset dari kekayaan negara. Dan Unair ditunjuk sbagai satker untuk membantu pembentukan BHMN ini karena memang Unair sudah lebih dahulu merintisnya.