Indonesia merupakan negara yang geografisnya berkarakter kepulauan. Bahkan, volum angkutan laut pada rute pelayaran domestik di tahun 2007 memiliki nilai yang sangat fantastis yaitu mencapai 227,900 juta ton atau sekitar Rp 13,674 triliun. Namun, sayangnya realitas penerimaan sektor angkatan laut tersebut banyak dinikmati oleh perusahaan pelayaran asing.

Permasalahan inilah yang diangkat Prof Ir Sjarief Widjaja PhD MRin dalam seminar yang dihelat Sabtu (3/5). Adanya Inpres nomor 5 tahun 2005, kata Syarief, menerapkan asaz cabotage yang melarang penggunaan kapal-kapal asing untuk rute pelayaran dalam negeri. "Sehingga dibutuhkan pengadaan kapal baru untuk rute domestik ataupun internasional," paparnya.

Awalnya, pengadaan kapal baru tersebut dilakukan dengan mengimpor kapal bekas senilai $ 1,9 miliyar dolar AS pada tahun 2006. Akhirnya hingga saat ini tercatat jumlah galangan kapal dalam negeri mencapai 237 buah dengan kapasitas terpasang total 400.000 ton bobot mati (dead weight ton). "Atau sekitar 185 – 290 unit per tahun untuk pembangunan kapal baru serta enam juta dwt per tahun untuk reparasi kapal," kata Syarief.

Sumber pembiayaan tersebut, tandasnya, diperoleh dari kredit perbankan asing maupun nasional. Catatan Bank Indonesia menunjukan, pada tahun 2007 nilai penyerapan kredit untuk sektor industri Maritim sekitar Rp 9,81 triliyun. "Ironisnya, jumlah tersebut hanya 0.94 persen dari total kredit perbankan indonesia dan sebagian besar sumber pembiayaan diperolah dari kredit perbankan asing," tutur Syarief kecewa.

Dari fenomena di atas, lanjut Syarief, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mempunyai potensi industri Maritim yang sangat besar. Hanya saja, imbuh Syarief, banyak dikuasai oleh asing karena kita sendiri tidak menyadari dan banyak yang tidak acuh terhadap potensi maritim RI . ”Dari semua data–data di atas dan juga sektor pariwisata Maritim, dapat ditarik kesimpulan bahwa 60 persen sektor Maritim Indonesia dikuasai asing,” terang Syarief yang juga dosen jurusan Teknik Perkapalan ITS ini.

Keadaan diperparah lagi dengan adannya illegal fishing. Hingga April 2008, jumlah kapal ilegal asing yang ditangkap sebanyak 122 buahg dengan total kerugian negara ditaksir sebesar Rp 30 triliyun. Oleh karena itu, kata Syarief, industri Maritim memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan industri lain, sehingga potensinya akan optimal kalau digerakan bersama–sama. "Maka perlu adanya langkah strategis melalui penguatan katakter masing–masing industri maritim dalam suatu kerangka visi nasional,” ujarnya menawarkan solusi.

Seminar ini tidak hanya dihadiri mahasiswa peserta Mukernas VII Himitekindo (Himpunan Mahasiswa Teknologi Kelautan Indonesia) saja, tapi juga mahasiswa S1 dan S2 FTK, serta TNI AL Armada Jawa Timur.(az/th@ )