"Biasanya, saya datang ke kampus untuk meminta masukan, tapi saya ke ITS untuk meminta bantuan perbaikan e-audit," katanya dalam ‘BPK Sinergi – BPK Goes to Campus’ di Grha ITS Surabaya, Jumat.

Di hadapan ratusan sivitas akademika ITS dan Rektor ITS Prof Triyogi Yuwono, ia mengatakan pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan 311 instansi terkait e-audit itu.

"Karena itu, para ahli di ITS dapat mengoreksi e-audit yang kami kembangkan itu, apakah ada sistem pengolahan data yang tidak cocok dan secara teorikal masih perlu diperbaiki," katanya.

Menurut dia, perbaikan untuk BPK sebagai "eksternal auditor" merupakan upaya strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, karena pertumbuhan ekonomi selama ini masih mengandung protes pihak lain.

"Hal itu disebabkan KKN, ilegal logging, ilegal mining, ilegal fishing, mafia, mark up, dan adanya peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atas," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah menugasi BPK untuk melakukan monitoring semuanya guna mendorong transparansi yang akhirnya memberantas KKN dan mewujudkan keadilan sosial yang merata.

"Untuk memenuhi tugas itu, BPK menjalin MoU dengan lembaga serupa pada 13 negara dan akhirnya BPK mengembangkan e-audit melalui ‘MoU’ dengan 311 daerah se-Indonesia," katanya.

Melalui e-audit, katanya, pembangunan akan dapat dicek langsung secara "searching" hingga kondisi fisiknya, lalu dapat dicek siapa yang menggarap dan akhirnya BPK melakukan audit keuangan, kinerja, dan PDTT.

Menanggapi permintaan bantuan itu, Rektor ITS Prof Triyogi Yuwono menyatakan pihaknya siap membantu BPK untuk mewujudkan sistem informasi e-audit yang efisien dan aman.

"Para ahli teknik informatika akan membantu BPK untuk memikirkan sistem informasi e-audit yang efisien dan aman, karena dengan e-audit diharapkan akan ada persepsi auditor yang sama," katanya.

Dalam kesempatan itu, sivitas akademika ITS menanyakan perbedaan persepsi antar-auditor, temuan auditor BPK yang berbeda dengan inspektorat, dan perbedaan harga yang disoroti auditor BPK yang terkait perbedaan tahun pembelian barang.