Sistem logistik di Indonesia belum efisien. Salah satu buktinya, harga-harga holtikultura melonjak tajam setelah tiba di kota. ”Logistic cost untuk produk pertanian masih di atas 40 persen,” ujar Drs Kresnayana MSc, pakar statistik dari ITS.

Maka tak heran, harga panen yang awalnya sangat rendah menjadi begitu tinggi karena biaya transportasi dan logistik yang cukup besar. Bahkan karena terlalu besarnya, produk-produk sayuran dalam negeri justru memiliki harga yang lebih mahal dibanding produk-produk impor. Sebut saja wortel dari Cina, yang harganya mencapai separuh harga wortel lokal.

Padahal, Kresna mengatakan, bahan makanan pokok termasuk holtikultura yang menyumbang sekitar 35 persen sumber inflasi. Begitu juga dengan kebutuhan harian masyarakat terhadap telur, daging, dan susu yang menyumbang sekitar 15 persen. ”Masyarakat dimiskinkan oleh sistem transportasi logistik yang tidak terkelola dengan baik,” tegas Kresna.

Tak hanya di darat, sistem transportasi dan logistik di pelabuhan juga perlu diperhatikan secara serius. Pasalnya, jika dibandingkan dengan Singapura, waktu bongkar muat logistik di pelabuhan Indonesia masih  tertinggal sangat jauh. ”Di Singapura hanya perlu satu hari untuk bongkar muat, sedangkan di Indonesia lima hari,” tutur Iwan Fanany ST MT PhD, Sekretaris Pusat Studi Transportasi dan Logistik ITS.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengeluarkan cetak biru Sistem Logitik Nasional (Sislognas) untuk membenahi permasalahan transportasi dan logistik. Namun, Sislognas dirasa masih perlu didukung dengan sejumlah perbaikan pada beberapa komponen lain. Contohnya, teknologi informasi, sumber daya manusia, regulasi, dan pelaku industri logistik sendiri.

”Permasalahan ini sudah cukup serius, dan sepertinya sudah mulai banyak yang aware dengan permasalahan ini,” ungkap Prof Ir Nyoman Pujawan MEng PhD, Kepala Laboratorium Logistik dan Rantai Pasok Industri ITS. Nyoman menambahkan, penyatuan ekonomi Asia Tenggara yang akan segera terealisasi juga menuntut Sislognas yang baik.

Forum diskusi yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS dengan sejumlah media massa ini rencanya dijadwalkan setiap bulan. Tentunya dengan berbagai bahasan isu-isu strategis. ”Semoga dengan ini masyarakat bisa aware dengan permasalahan-permasalahan yang ada,” pungkas Ir Surjo Widodo Adji MSc, Ketua Badan Kerjasama Inovasi dan Bisnis Ventura (BKIBV) LPPM ITS. (ald/nir)