ITS News

Kamis, 03 Oktober 2024
20 Juni 2012, 12:06

Kresnayana : Masyarakat Dimiskinkan Oleh Sistem Logistik dan Transpotasi

Oleh : Dadang ITS | | Source : -

Menurut Kresnayana,  dampaknya masyarakat dimiskinkan karena tidak ada sistem logistik.  Dia mencontohkan harga kubis di Batu, Malang hanya Rp.400,- per kilo, tetapi di Pasar Keputran Surabaya bisa mencapai Rp 1.500,- perkilonya.  "Petaninya dapat apa, sedang yang untung adalah para pedagang," ujarnya.

Pengaruh inflasi di masyarakat sebenarnya akibat dari harga bahan pokok pangan seperti beras dan sayuran mencapai 36 %.  Harga protein seperti daging dan telur  15 %, dan harga minyak goreng  10%.  Harga produk-produk itu sangat dipengaruhi dalam sistem transportasi. "Akibatnya masyarakat dimiskinkan oleh sistem logistik," ujarnya.

Karena itu Kresnayana mengusulkan perlu sistem tranportasi produk-produk pertanian perlu dibenahi. Kalau selama ini produk pertanian dibawa ke Surabaya dengan kendaraan kapasitas kecil, mestinya mulai diubah. Mereka bisa bersama-sama mengangkut produk pertanian dengan menggunakan kendaraan besar seperti kontainer. Dari sini akan bisa dihemat dari sisi transportasi.

Hal lain yaitu dengan membangun infrastruktur kereta api sebagai alat angkut. Jika hal ini dilakukan maka biaya transpostasi akan semakin rendah.  Namun persoalannya pasti akan terjadi pro kontra, terutama mereka yang bergerak dibidang angkutan truk dan para bisnis kendararaan. "Ya kita harus berani melawan kelompok -kelompok ini," ujar Kresnayana.

Selama ini ongkos logistik produk lokal  bisa mencapai 40 %,  ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ongkos produk impor yang hanya 7 %. Akibatnya, produk buah-buah impor lebih murah dibanding dengan produk lokal. Jika selama ini produk wortel misalnya, harganya sekitar  Rp 7 ribu sampai Rp 8 ribu, sedang produk lokal bisa mencapai Rp 14 ribu hingga Rp 20 ribu.

Jika sistem logistik dan tranpostasi tidak segera dibenahi, menurut Kresnayana kita akan semakin sulit bersaing dengan produk-produk impor. Namun itu semua di perlukan political will, business sense, serta kerendahan hati para kepala daerah. (vj)

Berita Terkait