"Politik industri itu harus ada agar kita memiliki tindakan dan sikap yang tegas dalam perindustrian," katanya dalam kunjungan anggota DPR RI ke kampus ITS Surabaya, Jumat.

Dalam kunjungan untuk meminta masukan RUU Perindustrian dari kalangan akademisi itu, belasan anggota Komisi VI DPR RI yang dipimpin Eric Satria Wardhana itu diterima Rektor ITS Prof Tri Yogi Yuwono DEA.

Menurut Prof Daniel Rosyid, "politik industri" adalah politik yang memihak kemandirian (potensi sendiri dalam industri), tidak berorientasi pada obsesi pertumbuhan tapi mengorbankan lingkungan (mengutamakan industri dengan energi terbarukan), dan mengedepankan industri berbasis UKM.

"Untuk itu, RUU Perindustrian harus mencantumkan perizinan industri dengan politik perindustrian itu yakni mengutamakan potensi sendiri, tidak berobsesi pertumbuhan tapi lingkungan, dan industri berbasis UKM," katanya.

Ia mencontohkan tindakan memihak potensi sendiri dalam industri perkapalan adalah memprioritaskan industri galangan selaku produsen kapal dan bukan industri pelayaran selaku pemakai, kemudian perbankan juga memihak UKM dan bukan industri besar.

Padangan itu juga dibenarkan Kepala Studi Energi ITS Dr Ir Prabowo. "Selama ini, kita masih memihak industri pelayaran, bukan industri galangan kapal. Kalau memang ingin membangun kemandirian ya bebaskan pajak untuk komponen perkapalan, karena 30 persen komponen kapal kita dari asing," katanya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI H Nasril Bahar SE meminta masukan perindustrian secara imbang antara pertumbuhan dan kemandirian, karena pertumbuhan juga penting untuk menopang APBN dan kemandirian juga penting untuk UKM.

"Yang harus kita tolak adalah pasal-pasal yang janggal dalam RUU yang sangat mungkin dikendalikan oleh kepentingan asing, seperti RUU Perdagangan yang sangat kentara betul ada kepentingan asing di dalamnya, karena itu kita akan kaji ulang," katanya.

Namun, RUU Perindustrian mungkin hanya memerlukan beberapa perbaikan, sehingga pembahasan RUU Perindustrian itu akan selesai dalam tahun ini.

Selain meminta masukan kalangan akademisi di ITS, belasan anggota Komisi VI DPR RI itu juga meminta masukan ke kalangan praktisi, di antaranya ke PT Telkom dan PT PAL. (*)

http://antarajatim.com/lihat/berita/106374/pakar-its-usulkan-politik-industri-ruu-perindustrian