Untuk menjadi WCU, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal itu menyebabkan banyak perguruan tinggi ternama di dunia yang menggunakan konsep dana abadi (endowment). Dana abadi adalah dana yang dimiliki suatu perguruan tinggi yang tidak boleh digunakan. Namun, dana tersebut boleh diinvestasikan dan hasil investasinya inilah yang boleh digunakan.

Dana abadi ini dihimpun dari donasi berbagai pihak. Yale University, misalnya. Universitas yang menduduki peringkat kelima belas dunia berdasarkan QS World University Rankings ini memiliki dana abadi sebanyak 22,6 milyar dolar AS pada tahun fiskal 2015. Dana abadi diinvestasikan dan hasil investasinya mencapai 2,6 milyar dolar AS.

Dari 2,6 milyar dolar AS tersebut, 1,1 milyar dolar AS digunakan untuk memenuhi kebutuhan Yale University. Sisanya dikembalikan ke dana abadi. Dana hasil investasi dana abadi tersebut memenuhi sekitar sepertiga dari total pemasukan Yale University pada tahun fiskal tersebut.

Di Indonesia, dana abadi yang dimiliki perguruan tinggi cukup besar. Kajian Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa Universitas Indonesia tentang dana abadi menyebutkan bahwa di saat memasuki tahun ketiga penerapan kebijakan dana abadi, Institut Teknologi Bandung (ITB) menghimpun 200 miliar rupiah. Pada 2016, target penghimpunan dana abadi Universitas Indonesia (UI) adalah 100 miliar rupiah.

Kendala Menjadi PTN-BH

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof Dr Ir Heru Setyawan MEng menjelaskan bahwa perguruan tinggi memerlukan dana yang besar sebab dana tersebut digunakan untuk membiayai riset. "Perguruan tinggi perlu melakukan banyak riset agar menjadi WCU," ujar Heru.

Tuntutan untuk menjadi WCU dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tentu merupakan tantangan yang besar mengingat Kemenristekdikti tidak menambah jumlah pemberian dana kepada PTN yang naik tingkat dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) ke PTN-BH. "Tuntutannya meningkat, tetapi dana yang diberikan tetap," ucap Guru Besar dari Departemen Teknik Kimia ini.

Selain riset, universitas juga memerlukan dana untuk membangun sarana prasarana. Padahal, menurut Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana Ir Heppy Kristijanto MS, dana untuk sarana dan prasarana dari pemerintah pusat adalah nol rupiah untuk tahun 2016 dan 2017.

Heppy juga menjelaskan bahwa karena ITS tetap merupakan PTN, ITS masih mendapatkan dana Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTNBH). Besaran nilai BPPTNBH merupakan selisih antara biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT), dikalikan jumlah mahasiswa. BKT adalah biaya operasional yang dibutuhkan universitas sedangkan UKT adalah nilai uang yang dibayarkan oleh mahasiswa.

Semestinya, ITS mendapatkan BPPTNBH senilai 200 miliar rupiah. Sedangkan, realisasinya hanya 60 miliar rupiah. "Hanya sekitar sepertiga dari nilai yang seharusnya," keluh Heppy. (mhc/ven)