Bertempat di ruang sidang Teknik Lingkungan ITS, Assomadi menyatakan, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Begitu pula informasi tentang status lingkungan hidup juga menjadi hak setiap warga.

Namun dalam kenyataannya, menurut Assomadi, beberapa waktu seperti di Jakarta, Bandung, Pontianak, Medan, dan Surabaya tercatat kualitas udara pada kategori tidak sehat. Selain itu, seringkali informasi datang terlambat tentang status lingkungan hidup.

"Faktor utama penyebab kualitas udara tidak baik dapat disebabkan oleh dua hal yaitu jumlah pencemar terlalu besar dan atmosfer yang terlalu stabil," tuturnya.

Utamanya di Kota Surabaya, Assomadi menerangkan, terdapat lima titik pantau. Padahal kota sebesar Surabaya idealnya diperlukan lima hingga tiga belas titik pantau.

Namun, sangat disayangkan, semua titik pantau di Surabaya tersebut tidak bisa beroperasi secara bersamaan. Selama ini, hanya satu sampai tiga titik pantau saja yang dapat menghasilkan data di Surabaya.

Oleh karena itu, Assomadi menawarkan tiga langkah alternatif. "Yakni mengoperasikan semua stasiun pemantau, menambah stasiun pemantau hingga menjadi 10 atau 13 titik, dan membangun model dispersi urban yang diverifikasi secara ilmiah dari hasil pemantauan," ujar Assomadi.

Menelisik pilihan yang ada, menambah stasiun pemantau dinilai akan menelan biaya yang banyak. Sehingga membangun model dispersi merupakan pilihan yang lebih memungkinkan menurut Assomadi.

Untuk mendukung model dispersinya, rekam data yang ada di Surabaya sudah dirasa Assomadi cukup lengkap. Rekam data tersebut ialah data meteorologi dari stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan stasiun pemantauan kualitas udara serta iklim lokal. Data-data itu digunakan untuk membuat model distribusi pencemar dan melakukan verifikasi.

Dosen Departemen Teknik Lingkungan ITS ini berharap, hasil disertasinya dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan kualitas udara dan keilmuan.

"Selanjutnya diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menentukan status kualitas udara di perkotaan, pertimbangan dalam menentukan alternatif regulasi yang terukur, dan membuat dasar pemberian izin emisi gas buang," ungkap Assomadi. (id/riz)