Rektor ITS Prof Joni Hermana (kiri) bersama Ketua MSA PTN-BH Prof Dr Tridoyo Kusumastanto memberi penjelasan ke awak media

Kampus ITS, ITS News – Kegiatan ini untuk meningkatkan akselerasi implementasi otonomi PTN-BH. Dalam hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretaris Negara. Untuk itu, dalam kegiatan forum ini rencananya juga akan dihadirkan empat menteri terkait.

Forum pertemuan ini akan dihadiri langsung para rektor, anggota MWA, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar dari 11 PTN-BH di Indonesia. Antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Hassanuddin, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Tujuan utama forum pertemuan yang kali pertama digelar ini adalah untuk mencapai otonomi PTN-BH guna meningkatkan kualitas sekaligus mengangkat peringkat PTN Indonesia dalam taraf internasional. “Melalui forum ini kami berharap dapat menghasilkan kejelasan hak dan kewajiban terkait otonomi PTN-BH,” ujar Prof Dr Tridoyo Kusumastanto, Ketua MSA PTN-BH dalam jumpa pers di ruang kerja Rektor ITS, Selasa (3/4).

Selain itu, lanjutnya, terdapat beberapa topik lainnya yang akan dibahas pada forum tersebut. Di antaranya adalah pengembangan keilmuan yang saat ini sangat dibutuhkan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek), kerjasama dalam PTN-BH untuk pengembangan program-program, dan peraturan-peraturan yang mengatur perkembangan perguruan tinggi.

Selanjutnya adalah pembahasan terkait tata kelola Perguruan Tinggi, pengembangan inovasi, serta perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. “Isu-isu ini penting untuk kami bahas karena saat ini Indonesia memiliki tantangan besar secara global,” tutur dosen yang juga sebagai Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga didampingi Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES PhD.

Hal senada diungkapkan Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD, Ketua Senat Akademik ITS yang juga selaku Wakil Ketua MSA PTN-BH. “Hak-hak otonomi PTN-BH yang telah disebutkan masih semu, karena itu kami ingin kejelasan otonomi tersebut dari kementerian-kementerian yang terkait,” ujarnya.

Sementara, terkait adanya ijin dari pemerintah untuk Perguruan Tinggi Asing (PTA) masuk Indonesia, Joni Hermana mengatakan bahwa saat ini 11 PTN-BH menyatakan siap menata langkah strategis untuk bersanding, bukan bertanding. “Kita akan melayani dan membantu mahasiswa untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki PTA tersebut melalui kerjasama yang kita jalin nantinya,” tutur guru besar Teknik Lingkungan ini.

Langkah-langkah strategis yang disiapkan ke-11 PTN-BH tersebut, menurut Joni, antara lain adalah penjaminan mutu akademik PTN-BH dalam rangka mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional, otonomi PTN-BH dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi persaingan global, dan pemetaan serta pemenuhan Sumber Daya Manusia PTN-BH dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi. (mir/Humas ITS)

Prof Joni Hermana dan Prof Dr Tridoyo Kusumastanto bersama jajaran pengurus MSA PTN-BH