Ubai Yusuf Siraj Samudera (kiri), Hapsari Wulandari (tengah), dan Muhammad Al Farisi Iskandar (kanan) saat menerima penghargaan di Gemastik ke-11 kategori Karya Tulis Ilmiah Teknologi Informasi Komunikasi

Kampus ITS, ITS News – Penerapan keterbukaan data yang sesuai dengan prinsipnya, merupakan hal penting bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Hal ini sesuai dengan tujuan Open Government Indonesia (OGI) yakni gerakan yang mendorong pemerintah terbuka. Oleh karena itu, tiga mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melakukan analisis terhadap implementasi keterbukaan data Pemerintahan Indonesia Dataset Bidang Kesehatan, Minggu (4/11).

Adalah Muhammad Al Farisi Iskandar, Ubai Yusuf Siraj Samudera, dan Hapsari Wulandari yang melakukan analisis tersebut. Menurut Ketua Tim, Muhammad Al Farisi Iskandar, penilaian penerapan keterbukaan data pada tingkat negara tiap tahunnya telah dilakukan oleh Open Data Barometer.

Namun, tambahnya, metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian adalah dengan melakukan survei terhadap pakar yang ditujukan kepada peneliti dan pemerintah. Oleh karenanya, membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama dalam proses mendapatkan hasilnya.

Ia pun mengatakan bahwa penerapan keterbukaan data ini belum sepenuhnya dapat dinilai dan dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian penerapan keterbukaan data terhadap standar yang ada. Padahal, penerapan keterbukaan data di tingkat pemerintah daerah memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia pada masa yang akan datang. “Di Indonesia, data itu penting apalagi yang bersifat publik. Tetapi nyatanya di Indonesia hanya ada 15 dari 548 daerah yang memiliki portal keterbukaan data,” sahut Ubai, salah satu anggota.

Di bawah bimbingan Irmasari Hafidz S Kom M Sc, tim yang diberi nama Takis ini melakukan analisis keterbukaan data dari EGOV Bench. “Jadi, EGOV Bench merupakan peron untuk menilai open data pemerintah daerah Indonesia yang dibuat oleh Laboratorium Akuisisi Data dan Desseminasi Informasi (ADDI) ITS,” terang mahasiswa Departemen Sistem Informasi itu.

Hasilnya, implementasi keterbukaan data pemerintah daerah Indonesia masih belum merata antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. “Diketahui bahwa 71,7 persen pemerintah daerah memiliki dataset kesehatan yang tersedia dan 28,3 persen pemerintah daerah tidak memiliki dataset kesehatan yang tersedia,” tutur Hapsari Wulandari.

Diakui oleh Hapsari, penelitian yang mengantarkan Tim Takis mendapatkan medali Perunggu kategori Karya Tulis Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KTI TIK) pada Gemastik 11 ini dirasanya cukup sulit. “Penelitian ini merupakan penelitian yang baru, sehingga beberapa sitasi dan jurnal-jurnalnya masih sedikit,” ungkapnya bersemangat.

Di akhir wawancara dengan ITS Online, tim Takis menyampaikan harapannya agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Khususnya dalam penerapan keterbukaan data terhadap standar Open Data Barometer.

Selain itu, tim Takis pun berharap agar hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah daerah di Indonesia untuk memperbaiki penerapan keterbukaan data. “Sehingga di masa depan masyarakat bisa mengetahui dan mengakses data-data pemerintahan secara transparan, terpercaya, dan akuntabel,” pungkas tim Takis. (id/mir)