Para peserta mengikuti permaina misi bencana yang diberikan oleh Peta Bencana

Kampus ITS, ITS News – Posisi Indonesia yang berada pada lingkaran cincin api pasifik menjadikannya sebagai salah satu negara yang berpotensi terkena bencana gempa bumi lebih sering. Dengan kondisi tersebut, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk membentuk kota tangguh bencana. Melalui gelaran Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Yayasan Peta Bencana mengajak segenap stakeholder untuk urun daya (crowdsourcing) terkait informasi bencana gempa bumi, Selasa (13/11).

Akhir-akhir ini fenomena gempa bumi kerap melanda beberapa titik di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian secara material tetapi juga penurunan psikis dari warga yang terdampak bencana. Besarnya korban jiwa yang ada dikarenakan masih minimnya pengetahuan warga mengenai langkah konkrit yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana dan pasca bencana.

Lebih lanjut, masalah yang kerap dihadapi di lapangan adalah sering terjadinya gap informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sulitnya mendapatkan informasi langsung dari daerah terdampak karena hilangnya sinyal membuat proses penyaluran bantuan menjadi terhambat. “Dengan adanya FGD yang melibatkan mahasiswa, perwakilan instansi, relawan, dan juga komunitas ini diharapkan akan memberikan pengetahuan baru terkait pengalaman-pengalaman ketika menangani bencana gempa bumi,” jelas Adjie Pamungkas ST MDev Plg PhD selaku Kepala Departemen PWK.

Dalam hal ini Peta Bencana sebagai penyedia platform online memfasilitasi publik untuk bisa memberikan informasi terkait bencana secara tepat waktu melalui sosial media seperti twitter. Adanya pelaporan langsung melalui media sosial ini memang baik, namun terganggu banyak beredar informasi yang tidak sesuai dengan kondisi asli di daerah terdampak. “Perlu adanya validasi kepada pihak yang menyebarkan terkait informasi bencana tersebut,” lanjut Abdul Hamid Hasan ST SDLL Tbs selaku salah satu stakeholder.

Menurut Hamid sebagai Sekertaris Bersama Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur, keberadaan komunitas di daerah bencana memiliki peran penting dalam membantu relawan-relawan luar yang ingin menyalurkan bantuan. Komunitas-komunitas tersebut lebih paham kondisi nyata di lapangan dan mengetahui kebutuhan yang paling prioritas karena telah lebih dulu berada di daerah bencana. “Dengan begitu kami sebagai relawan tidak akan salah dalam mengirimkan bantuan logistik dan bisa lebih tepat sasaran,” terangnya.

Dalam FGD tersebut juga disepakati bahwa terdapat dua aspek yang dapat mengukur seberapa besar bencana yang terjadi, yaitu melalui tingkat kerusakan dan aksesibilitas. Tingkat kerusakan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu rusak parah, rusak sedang, dan rusak kecil. Dari aspek tersebut dijabarkan lebih detail lagi ke dalam kriteria-kriteria yang dapat dilihat melalui disfungsi infrastruktur, potensi bahaya gempa susulan, tingkat kerusakan visual, dan durasi terputusnya layanan yang ada.

Sementara aksesibilitas dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu akses terputus, terbatas, terganggu, dan lancar. Baik tidaknya aksesibilitas untuk mobilisasi bantuan ditinjau dari tingkat kerusakan jalan dan jenis kendaraan yang dapat melalui jalan tersebut. “Dengan mengetahui kondisi aksesibilitas disana dapat dengan mudah dalam menentukan jalur alternatif lainnya,” ujarnya.

Setelah mengetahui aspek–aspek besaran dampak bencana, selanjutnya ditentukan pendekataan penanganan dan pelaporan bencana yang sesuai yaitu melalui bottom-up atau top-down. Biasanya penyebaran informasi bencana secara top down akan dilakukan melalui grup-grup media sosial instansi terkait, seperti grup whatsapp Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Nantinya data tersebut akan diolah dan diidentifikasi untuk setelahnya dipublikasikan ke masyarakat,” tambah Sujabar, salah satu anggota BMKG Tretes Jawa Timur.

Sedangkan penyebaran informasi bencana yang sifanya bottom-up adalah berasal dari masyarakat terdampak bencana yang menuliskan status pada media sosial mereka masing-masing. Tidak sedikit juga yang menghubungi call center untuk meminta bantuan. “Adanya kicauan-kicauan dari pengguna media sosial inilah yang akan lebih mudah ditangkap oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

Terakhir, dengan dikumpulkannya masukan dan referensi dari stakeholder yang berasal dari akademisi, relawan, media, instansi kebencanaan, serta masyarakat lokal, nantinya akan dibuat desain mengenai peta besaran risiko bencana gempa bumi. Sehingga hal ini kedepannya dapat dikonsumsi langsung oleh publik dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membentuk kota tangguh bencana. (bel/mik)