Para pembicara yang mengisi kegiatan Maritime Talkshow yang bersamaan dengan kegiatan halal bi halal alumni FTK ITS

Kampus ITS, ITS News – Dewasa ini, menjaga tali silaturahmi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Hal ini pun dianut oleh Alumni Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya atau disebut Alfakeits dalam kegiatan Halal bi Halal dan Maritime Talkshow 2019, Sabtu (29/6). Selain bersilaturahmi, kegiatan ini juga mendiskusikan mengenai progam tol laut yang telah berjalan pada saat ini dan memunculkan berbagai masukan untuk hasil yang lebih maksimal lagi.

Dalam kegiatan bertajuk Peluang & Tantangan Sektor Maritim Mendatang ini terdapat beberapa pembicara yang erat berhubungan dengan tema. Turut hadir pula Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Dr H Emil Elestianto Dardak MSc; Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, Prof Dr Ir Syarif Wijaya PhD; Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Ir Dwi Budi Sutrisno MSc; dan Wakil Ketua Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Ir Satya Widya Yudha MSc PhD.

Ketua Umum Alfakeits, Ir Abdul Aziz MM mengakui bahwa tujuan dari kegiatan ini selain untuk mempererat tali silaturahmi juga untuk mendengar berbagai keluhan mengenai industri maritim di Indonesa mulai dari galangan kapal maupun pelayaran.

Dalam kegiatan, sempat dibahas juga mengenai Program Tol Laut. Aziz merasa bahwa program tersebut merupakan progam yang sangat mulia dari presiden Republik Indonesia. Namun menurutnya, dalam pelaksanaannya ternyata banyak kerugian yang terjadi yang berdampak pada para pemain industri maritim.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Dr H Emil Elestianto Dardak MSc yang turut menjadi membicara

Aziz mencontohkan, terdapat trayek (jalur) yang sudah banyak dilalui namun mereka masih tetap dimasukan dalam tol laut yang bersubsidi. “Padahal tol laut sendiri sebagai perintis pada suatu jalur,” ungkap Aziz dengan tegasnya.

Semisal dari A ke B jalurnya masih sepi, lanjut Aziz, pemerintah wajib melayani pada jalur itu. Tapi kalau perusahaan swasta sudah setia melayani tanpa adanya subsidi, jangan dimasukan kembali. “Loh tadinya sepi, setelah dilayani perkembangan ekonomi menjadi pesat dan swasta mulai masuk, seharusnya pemerintah harus menarik,” tutur pria tersebut

Aziz juga menegaskan bahwa tujuannya sebenarnya adalah membina pelayaran yang masih sepi supaya tumbuh subur dan hingga akhirnya pemerintah tinggal membina aja. “Sehingga, hasil dari diskusi ini nantinya akan diinfokan ke pihak terkait. Barang kali bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan transportasi laut nasional kedepan,” ucap Aziz dengan penuh harapan. (sof/owi)

Pertunjukan paduan suara yang turut memeriahkan kegiatan tersebut