(dari kanan) Herman, Tri Okta Argarini, dan Rifqi Asshiddiqie Rinaldi saat peninjauan langsung di wilayah studi

Permukiman kumuh menjadi masalah yang masih sulit dipecahkan oleh kebanyakan daerah perkotaan di Indonesia, termasuk di Surabaya. Partisipasi masyarakat dalam program pemerintah untuk mengurangi permukiman kumuh juga dirasa belum efektif dan hanya berjalan searah. Mencoba mengatasi hal tersebut, sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mencanangkan konsep yang dinamakan KOTAKUMATI.

KOTAKUMATI atau Kota Tanpa Kumuh dengan Masyarakat yang Berpartisipasi merupakan gagasan dari sekelompok mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS untuk ikut berperan mengurangi perkampungan kumuh yang ada di Kota Surabaya. Mereka adalah Herman, Tri Okta Argarini, dan Rifqi Asshiddiqie Rinaldi yang mencanangkan gagasan ini sebagai upaya penghubung pemerintah kota selaku pembuat program dan masyarakat yang melaksanakan program tersebut.

Penelitian ini fokus membahas efektivitas pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di kota dari sisi pelibatan masyarakat. Mereka menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang digagas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Surabaya, sehingga belum dapat mengurangi permukiman kumuh secara signifikan. “KOTAKUMATI ini bisa menjadi solusi dan arahan untuk dinas terkait dalam pelaksanaan program yang lebih efektif,” ungkap Rifqi.

Proses pengambilan aspirasi masyarakat lewat Focus Group Discussion (FGD)

Rifqi melanjutkan, KOTAKUMATI sendiri lebih sebagai program penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan dalam masa penyusunan gagasan ini, Rifqi dan timnya sering melaksanakan diskusi secara langsung di masyarakat dengan mendatangkan dinas terkait yang fokusnya menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. “Selama ini kami masih sebatas berdiskusi dengan warga di wilayah RW 07, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya,” jelas mahasiswa angkatan 2017 ini.

Wilayah studi tersebut dipilih berdasarkan surat keterangan Wali Kota Surabaya yang telah menetapkan kawasan kumuh yang diperkuat dengan adanya pelaksanaan program pengentasan dari program KOTAKU yaitu tepat di wilayah RW 07 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.

Proses diskusi dengan mendatangkan Dinas terkait demi tersalurkannya aspirasi masyarakat

Dari hasil beberapa diskusi, disimpulkan bahwa diperlukannya restrukturisasi kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), penguatan branding KOTAKU, serta penyelenggaraan kompetisi antar BKM sebagai solusi pengurangan permukiman kumuh. “Kami sangat berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam penanganan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berbasis partisipasi masyarakat, khususnya pada program KOTAKU,” ujarnya.

Mahasiswa asal Sidoarjo ini juga menjabarkan bahwa ada manfaat yang diharapkan dari program gagasan timnya ini. Dari sisi masyarakat, diharapkan adanya peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh serta aktifnya masyarakat menyalurkan aspirasinya. “Sehingga masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan penanganan yang lebih tepat sesuai kondisi dan aspirasi mereka,” tutur Rifqi.

Suasana diskusi bersama warga untuk mendapatkan aspirasi masyarakat

Selain itu, ia mengharapkan Dinas PUPR sebagai penggagas program KOTAKU dapat melaksanakan program pengentasan permukiman kumuh yang lebih efektif dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Sehingga penanganan yang dilakukan sesuai dengan permasalahan di lapangan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. (sep/owi/HUMAS ITS)

Poster tentang program KOTAKUMATI karya tim PKM ITS