Ilustrasi senja di pesisir nusantara

Kampus ITS, Opini – Senja datang saat sinar matahari mulai memudar, tenggelam dalam garis cakrawala dan meninggalkan kegelapan. Senja kini berlabuh di pesisir dan laut nusantara.  Meninggalkan potret buram dari gunungan sampah, hingga rusaknya terumbu karang. Untuk itu, peran berbagai pihak sangat diperlukan guna menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.

Masalah Pengelolaan Pesisir dan Laut

Menurut Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto Ms dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, persoalan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut dibedakan dalam aspek ekologi, hukum dan kelembagaan, serta sosial-ekonomi. Ketiga aspek ini memunculkan kompleksitas masalah yang mengharuskan penanganannya berjalan beriringan dan saling terintegrasi.

Adapun persoalan terkait ekologi antara lain pencemaran wilayah pesisir dan laut, penangkapan ikan secara berlebih, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan degradasi hutan mangrove. Sedangkan di bidang hukum dan kelembagaan, tumpang tindih dan lemahnya koordinasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga terkait.

Di bidang sosial-ekonomi, kemiskinan masyarakat masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Studi yang dilakukan Centre International de Recherche Argonomique pour le Developpment (CIRAD) di Kawasan Delta Mahakam menunjukkan, pendapatan bersih masyarakat pesisirnya hanya sekitar empat juta rupiah per tahun. Hal ini tentu menjadi ironi di tengah sumber daya alam yang melimpah.

Mari Mengelola Laut dengan Cerdas

Di bidang ekologi, konservasi ekosistem pesisir dan laut mutlak dilaksanakan demi menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi di masa mendatang. Konservasi juga memiliki peranan penting dalam mitigasi bencana yang bertujuan untuk menghindari  jatuhnya korban. Mengingat wilayah pesisir dan laut juga menyimpan bahaya yang senantiasa mengancam

Tak hanya mewujudkan peri kehidupan lestari, konservasi tersebut juga menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat. Sebab, konservasi habitat hewan laut diyakini mampu meningkatkan hasil tangkapan sepuluh persen bagi nelayan.

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kontribusi kawasan konservasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dalam dua hal. Yakni, kontribusi peningkatan perikanan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bahari.

Pengembangan budidaya perikanan berbasis teknologi dapat dijadikan batu pijakan dalam memanfaatkan hasil laut yang berlimpah. Contohnya dengan penggunaan Recirculating Aquaculture System (RAS) yang mampu meningkatkan produksi, memperoleh bibit berkualitas, mengurangi ketergantungan manusia dengan alam serta lebih bersifat adaptif terhadap perubahan iklim.

Upaya pengembangan pariwisata bahari juga dapat dilakukan, contohnya melalui konservasi ikan Pari Manta yang terancam punah. Satu ekor Pari Manta sebagai asset wisata bahari diyakini menyumbangkan nilai ekonomi nasional lebih dari 240 juta rupiah pertahun. Nilai ekonomi wisata ini jauh lebih besar jika dibandingkan nilai konsumsi daging dan insang Pari Manta yang satu ekornya dijual di kisaran satu sampai empat juta rupiah.

Di lingkup kelembagaan dan hukum, potensi konflik kewenangan seringkali muncul sebagai konsekuensi tidak berhimpitnya pembagian kewenangan yang terbagi menurut administrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kejelasan pembagian kewenangan diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, seiring dengan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Lemahnya perangkat hukum dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut serta penegakkan hukumnya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkendali. Oleh karena itu, keterpaduan perundang-undangan mengenai penataan ruang pesisir dan laut akan menentukkan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan wilyah pesisir dan laut.

Wujudukan Laut Lestari dengan Integrasi

Dalam mewujudkan upaya tersebut, diperlukan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat merupakan pelaku kegiatan pengelolaan sekaligus sasaran dari kegiatan tersebut. Melalui partisipasi aktif, diharapkan masyarakat dapat bersikap aspiratif sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah selaras dengan kondisi dan kepentingan bersama.

Selain itu, pelibatan masyarakat turut meningkatkan kesejahteraan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam, serta meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan riset dalam pengembangan wilayah pesisir dan laut.

Upaya di atas tentu tidak dapat dilakukan jika hanya dijalankan oleh beberapa pihak. Upaya ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, pihak swasta, dan juga instansi pendidikan. Sinergitas anatara pihak-pihak tersebut diharapkan menjadi kunci keberhasilan dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terintegrasi.

Terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat yang terintegrasi diharapkan mampu merngubah potret buram kondisi pesisir dan laut Indonesia. Dengan demikian generasi selanjutnya dapat menikmati sumberdaya serta indahnya senja di pesisir dan laut Indonesia sama seperti kita.

Ditulis oleh:

Junia Istingadah

Mahasiswa S-1 Departemen Teknik Lingkungan

Angkatan 2017