Fathema Djan Rachmat dan Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau persiapan laboratorium deteksi Covid-19

Kampus ITS, ITS News – Ketidaksiapan dunia menghadapi pandemi seperti yang pernah dikatakan Bill Gates pada TED Talk-nya di tahun 2015 tidak dipungkiri lagi membuat semua pihak kewalahan saat ini. Agar tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama, maka diperlukan rencana rinci yang dapat mengatur tentang kemandirian alat kesehatan (alkes) dan farmasi saat dan pascapandemi Covid-19.

Hal tersebut sempat dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan secara virtual oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PK2PBI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bekerja sama dengan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga Unair, pada 11 Mei lalu. Forum tersebut membahas masalah kemandirian alkes dan farmasi nasional yang dinilai masih memerlukan pembahasan, pengkajian, dan evaluasi yang lebih fokus, khususnya untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Pada FGD tersebut diundang berbagai pakar dan praktisi alat kesehatan dan farmasi seperti Dr Jimmy dari Onemed, Dr rer nat Aulia M Taufik Nasution dari ITS, Fajar Harry S MSc PhD dari Barata Indonesia, Tim Start-Up Millenial dari IDEALAB, Pamian Siregar Apt selaku Direktur Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, Junaidi Khotib selaku Wakil Rektor IV Unair, dan Gino Valentino L sebagai Chairman MMSCE- Universitas Pattimura, Ambon.

Fathema Djan Rachmat, dokter bedah Cardiothoracic dan CEO Paramedika Indonesia Healthcare Corporation

Selain itu, terdapat beberapa narasumber yang diundang secara khusus sebagai pembicara dalam forum ini, yaitu Dirjen Binfar dan Alkes Kementerian Kesehatan RI dan Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian RI yang membahas tentang percepatan izin industri alkes dan farmasi, serta Direktur Utama PERTAMEDIKA IHC yang membahas tentang anggaran belanja di rumah sakit.

Salah satu topik hangat yang dibahas adalah mengenai sulitnya akses obat, alkes, dan Alat Perlindungan Diri (APD) dari dalam negeri selama pandemi. Fathema Djan Rachmat, dokter bedah Cardiothoracic sekaligus CEO Paramedika Indonesia Healthcare Corporation mengungkapkan, selama ini rumah sakit mengimpor segala yang dibutuhkan dari negara lain, bahkan untuk hal-hal yang sepele.

Skema Widya Health Watch dalam mendeteksi Covid-19

Padahal, menurut Fathema, seharusnya setiap rumah sakit atau daerah memiliki setidaknya alat produksi dasar seperti alat pembuatan infus. Mengenai hal ini, ia menjelaskan Indonesia sebenarnya memiliki bahan dasar pembuatan infus, tinggal penyediaan alat pembuatnya yang pada dasarnya sama seperti teknik pembuatan botol plastik yaitu blow, fill, dan fit. “Hal-hal sederhana itu dapat menekan harga biaya kesehatan. Nyatanya, cairan infus NaCl saja kita masih bergantung pada luar (negeri),” tandasnya.

Selain itu, ia juga mengkritik bagaimana tidak adanya penyebaran informasi mengenai apa-apa saja yang Indonesia punya dan bisa diproduksi sendiri, sehingga dapat dihitung sebagai pemborosan. Fathema mengungkapkan, Indonesia melakukan impor bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya punya. “Misalnya, untuk diagnostik serologi semua buatan luar negeri, padahal kita ada. Masalahnya, kita tidak memiliki sistem yang bisa menginformasikan bahwa kita sebenarnya mampu,” ungkap Fathema.

Fathema Djan Rachmat, dokter bedah Cardiothoracic dan CEO Paramedika Indonesia Healthcare Corporation

Belajar dari segala kekurangan yang sudah terjadi, Fathema mengatakan bahwa Indonesia memerlukan ketahanan kesehatan nasional yang kokoh. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan kesinambungan agar terciptanya iklim kesehatan yang baik.

Selain dari evaluasi penanganan pandemi, pada forum ini juga dibahas potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk ‘berdamai’ dengan Covid-19. Azman Latif dari Widya Immersive Technology menyampaikan inovasi perusahaannya dalam membuat Widya Health Watch. Jam tangan ini mampu mendeteksi suhu tubuh, detak jantung, dan oksigen darah. Dengan sistem penyimpanan catatan kesehatan, jam tangan ini mampu memantau kondisi kesehatan secara berlanjut. “Pada jam ini juga terdapat dukungan telekonsultasi dan video call dokter Prosehat serta smart speaker bagi tunawicara,” jelas Azman.

Menurut Dr Ir Arman Hakim Nasution M.Eng, Kepala PK2PBI ITS, nantinya hasil penyusunan peta jalan (roadmap) kemandirian alkes dan farmasi nasional yang dibahas dalam forum tersebut akan diserahkan dan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo pada Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020 mendatang.

“Harapannya, ada tindak lanjut dalam pembangunan dan penyusunan roadmap kemandirian alat kesehatan nasional dan farmasi yang lebih baik dan bermanfaat,” tuturnya penuh harap. (mia/HUMAS ITS)