Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil mendapatkan predikat Informatif kategori Perguruan Tinggi Negeri dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020

Kampus ITS, ITS News – Era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital telah mendorong berkembangnya teknologi mengenai keterbukaan informasi publik pada saat ini. Berkat kerja keras dan komitmen akan hal itu, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berhasil meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 oleh Komisi Informasi Pusat (KPI) yang diumumkan secara daring dengan dihadiri Wakil Presiden (Wapres) RI Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin, Rabu (25/11) siang.

Kepala Unit Komunikasi Publik (UKP) ITS Anggra Ayu Rucitra ST MMT menjelaskan, jika hal ini telah menjadi bukti nyata atas komitmen ITS dalam mendorong keterbukaan informasi publik dengan terus menyajikan informasi yang benar, terbuka, dan transparan. “Sehingga masyarakat bisa mendapatkan maupun bertanya mengenai informasi yang berhubungan dengan ITS kapan pun,” tutur dosen Departemen Desain Interior ITS ini.

Hal ini juga, menurut Anggra, menjadi kewajiban bagi ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam meraih predikat tertinggi tersebut, lanjut Anggra, tak terhitung kerja keras bersama seluruh sivitas akademika ITS dalam mewujudkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Pertama, dengan menetapkan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan ITS. Kemudian, menyediakan Pusat Layanan Terpadu yang mana semua informasi dapat diperoleh secara luring.

Selanjutnya, layanan daring juga dilaksanakan dengan melakukan migrasi website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke laman www.its.ac.id/ppid dengan tampilan yang lebih dinamis dan informasi yang lebih lengkap.

Wakil Presiden RI Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020

Adanya aplikasi e-ppid yang tersedia di Playstore juga dapat memberikan informasi kepada pengguna hanya dengan melalui telepon genggam saja. “Untuk mendapatkan informasi secara cepat, kami juga membentuk narahubung di unit-unit kerja di lingkungan ITS,” ungkap perempuan berparas manis ini.

ITS juga berhasil mengintegrasikan semua informasinya yang dapat diakses melalui media sosial seperti instagram, line, youtube, dan website. Bahkan selama pandemi Covid-19, semua informasi terkait inovasi dan edukasi Covid-19 disediakan. “Tersedia juga hotline dan laman resmi website khusus Covid-19,” tuturnya.

Hal itu semua juga sejalan dengan visi ITS saat ini, yakni menjadi perguruan tinggi berkelas dunia yang berkontribusi pada kemandirian bangsa serta menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan inovasi terutama yang menunjang industri dan kelautan.

Perolehan ini, kata Anggra, tentu sangat membanggakan bagi ITS. Pasalnya, ITS hanya menduduki predikat Cukup Informatif di tahun kemarin. Sekarang ITS berhasil menduduki predikat Informatif atau naik dua tingkat sekaligus dengan langsung meloncati predikat Menuju Informatif.

Saat ini, hanya terdapat sembilan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia yang berhasil mendapatkan predikat tersebut dan ITS masuk di antaranya. Terakhir, Anggra berharap jika ke depannya ITS bisa mempertahankan predikat ini dengan terus memberikan inovasi-inovasi yang bermanfaat. “Hal ini karena mempertahankan jauh lebih sulit daripada mencapai,” pungkasnya mengingatkan.

Wakil Presiden RI Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin (kiri) yang menyerahkan penghargaan kepada Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng secara daring

Wapres Ma’ruf Amin yang menyerahkan langsung anugerah tersebut secara virtual mengatakan, jika anugerah ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada setiap badan publik, termasuk perguruan tinggi yang berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik yang baik.

Saat ini, Pemerintah Indonesia sendiri terus mengutamakan keterbukaan dan transformasi publik untuk menjalankan pemerintahan yang disebut dengan open government. “Sehingga masyarakat dapat berperan aktif terlihat dalam proses pengambilan kebijakan publik.,” tuturnya

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengatakan jika hal tersebut tentunya akan menutup kemungkinan adanya informasi tidak benar yang dapat meresahkan masyarakat. Di antaranya seperti informasi yang salah secara tidak sengaja (misinformation), informasi yang salah dengan sengaja (disinformation), dan informasi yang salah dengan sengaja untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu (mal-information). (sof/HUMAS ITS)