Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr Nurul Ghufron SH MH, saat menyampaikan materi pendidikan anti korupsi dan pembangunan integritas pada kuliah umum di Gedung Pascasarjana ITS

Kampus ITS, ITS News — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengupayakan langkah konkret dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengintensifkan upaya tersebut, KPK bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjalin kerja sama melalui kuliah umum. Dengan orientasi mengedukasi, pentingnya pendidikan anti korupsi dan pembangunan integritas.

Dalam kuliah umum yang digelar di Gedung Pascasarjana ITS, Wakil Ketua KPK, Dr Nurul Ghufron SH MH menyoroti kompleksitas dan prevalensi korupsi di Indonesia yang menjadi tantangan serius dalam upaya pemberantasannya. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa korupsi telah menjadi masalah yang meluas dan struktur yang terorganisir, berdampak pada penanganannya sangat sulit.

Misalnya, salah satu faktor utama yang menyebabkan sulitnya penanganan korupsi adalah besarnya modal yang diperlukan untuk mencapai jabatan kepala daerah atau wakil rakyat. Diungkapkan bahwa biaya minimal yang diperlukan untuk menjadi bupati atau walikota adalah sebesar Rp 30 miliar. “Jelas menggambarkan bagaimana korupsi telah merasuki berbagai lapisan dan struktur pemerintahan di Indonesia,” papar pria yang akrab disapa Ghufron..

Lebih lanjut, Ghufron menyebutkan bahwa penangkapan pelaku korupsi saja tidaklah cukup untuk mengatasi masalah yang terus berkembang. Dalam pandangannya, upaya penanggulangan korupsi perlu dilakukan secara holistik dengan memulai dari akar permasalahannya, yaitu di perguruan tinggi. Hal ini didasarkan pada penelitian tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 86 persen pejabat pada saat itu adalah alumni perguruan tinggi.

Demikian, dalam konteks ini, pria kelahiran Sumenep menyampaikan upaya KPK dengan mengajak seluruh civitas akademika untuk memulai gerakan pemberantasan korupsi dari tempat asal pemimpin-pemimpin ini, yaitu perguruan tinggi. Ia percaya, perguruan tinggi memiliki peran dalam membentuk integritas dan kepribadian calon kader yang proaktif dalam pembangunan bangsa.

Salah satu peserta kuliah umum yang mengajukan pertanyaannya kepada Dr. Nurul Ghufron SH MH

Pendidikan di perguruan tinggi juga harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tidak hanya dalam bidang ilmu dan teknologi, tetapi juga dalam hal integritas moral kepada masyarakat. Selain memperoleh pengetahuan disiplin ilmu, para mahasiswa juga tak luput untuk mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang mengedepankan kebaikan bersama dan pengabdian kepada masyarakat.

Ghufron menekankan, di masa depan, orang-orang yang akan dihormati dan dianggap berharga adalah mereka yang hidupnya terinspirasi oleh pelayanan kepentingan banyak orang. Ia merujuk kepada tokoh inspiratif seperti RA Kartini, BJ Habibie, dan Sri Mulyani, yang tidak hanya dikenal akan dedikasi dan kontribusi nyata mereka dalam memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut juga dengan tegas menyatakan, pendidikan perguruan tinggi juga perlu mendorong pengembangan keterampilan sosial dan kemampuan berpikir kritis. Hingga, lulusan dapat berkontribusi secara efektif dalam memecahkan masalah yang kompleks. “Terlebih pada perumusan kebijakan korupsi yang berpihak pada kepentingan publik,” tekannya.

Dalam dunia yang terus berkembang dan penuh tantangan, perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam upaya pemberantasan korupsi dan pembangunan integritas di Indonesia. Bersamaan dengan calon pemimpin masa depan yang memiliki kecerdasan intelektual, serta memiliki semangat. “Tak lupa, dedikasi untuk mengabdi kepada ITS dan masyarakat secara luas,” pungkas Ghufron mengajak. (*)

Reporter: Muhammad Fadhil Alfaruqi
Redaktur: Fauzan Fakhrizal Azmi