Ketiga perwakilan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di tengah diskusi untuk meramu kebijakan untuk mengatasi dampak penerapan NZE di Indonesia, Selasa (29/8)

Kampus ITS, ITS News — Target Net-Zero Emission (NZE) Indonesia untuk 2060 akan memberikan dampak pada perekonomian nasional. Mengulas hal tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri (PKKPBI) menggelar diskusi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengantisipasi dampak NZE, Selasa (29/8).

Staff Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN, Arini Mulia Salsabila, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang bergerak untuk mencapai NZE pada 2060. Alhasil, proses transisi ini menuntut adanya pembuatan kebijakan untuk mengatasi peralihan dari status quo yang ada. “Perubahan pada cabang produksi ini akan memberikan dampak yang dapat berimbas bagi masyarakat,” jelasnya.

Adapun diskusi yang bertempat di Research Center ITS ini dinilai dapat memberikan perspektif dan gambaran baru mengenai metode perumusan kebijakan yang tepat untuk dibuat nantinya. “Hal ini memerlukan masukkan dari praktisi, lembaga penelitian, hingga akademisi yang telah lama berkecimpung di bidang ini, salah satunya seperti di ITS,” tambah Arini.

Selaras, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri (PKKPBI) ITS, Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, menjelaskan bilamana kebijakan terkait NZE berkaitan erat dengan hajat hidup masyarakat sehingga membutuhkan pertimbangan yang matang. Salah satu dampak dari polusi udara dapat dilihat di Jakarta (pada Agustus 2023, red) yang mengakibatkan kerugian ekonomi, menurunkan produktivitas, dan membahayakan kesehatan.

Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri (PKKPBI) ITS, Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, memaparkan pentingnya pendekatan secara kompleks untuk mengantisipasi pelbagai dampak dari peralihan menuju NZE

Arman mengungkapkan, pencetusan aturan harus mempertimbangkan banyak sisi yang terdampak akibat adanya pengambilan kebijakan. Pendekatan yang kompleks dalam penyusunan keputusan dibutuhkan karena berkaitan erat dengan pengadaan pertumbuhan, lapangan pekerjaan, dan bersifat inklusif bagi semua kalangan bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, kebijakan juga harus mementingkan segi kelayakan hidup masyarakat dan dampaknya bagi lingkungan.

Lebih lanjut, dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS ini juga melihat peran pemerintah sangatlah penting dalam menjadi aktor pertama untuk mengantisipasi permasalahan akibat transisi NZE. “Pemerintah harus mempunyai cara sendiri untuk mencegah pencemaran ini dengan memadukan ilmu pengetahuan, tidak bisa hanya dengan memperbaiki,” jelas Arman.

Arman berharap, jalinan kerja sama antara BRIN dan ITS dapat dirajut di masa-masa mendatang terutama dengan munculnya prosedur seputar NZE. Pria berkacamata ini pun tidak ragu untuk memberikan dukungan penuh bagi kolaborasi mereka. “Tentu karena ini akan memberikan dampak nasional bagi masyarakat Indonesia maka pakar-pakar di ITS tentu akan dilibatkan,” tutup alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu dengan pasti.

(tengah) Kepala PKKPBI ITS, Dr Ir Arman Hakim Nasution, (tiga paling kiri) perwakilan deputi DKP BRIN, beserta segenap pihak yang hadir mengayakan diskusi di Gedung Research Center ITS

Pada diskusi yang diadakan secara daring dan luring itu turut dihadiri oleh dosen Departemen Teknik Fisika ITS, Prof Dr Ir Ali Musyafa MSc; dosen Manajemen Bisnis ITS Harisatul Agustin SAB MAB MBA; perwakilan Pusat Kajian Potensi Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS, Sugiharto ST; perwakilan Cangkrukan Energi ITS (CENITS); serta perwakilan dari berbagai deputi DKP BRIN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan NZE. (*)

Reporter: Ricardo Hokky Wibisono
Redaktur: Yanwa Evia Java