Kebijakan naiknya Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen (sumber: jurnalpost.com)

Kampus ITS, Opini — Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelas persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan memperkuat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, tentu terdapat tantangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Peningkatan tarif PPN ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meski dampaknya akan dirasakan luas, pemerintah memberikan pengecualian untuk barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Di sisi lain, pelaku usaha, terutama UMKM, diprediksi akan merasakan dampak besar dari kebijakan ini. Dengan hal itu, mereka memungkinkan harus menaikkan harga produk atau layanan, yang berpotensi menurunkan daya beli konsumen. Proses adaptasi terhadap perubahan regulasi ini juga membutuhkan waktu dan biaya tambahan, yang semakin membebani bisnis kecil yang sudah kesulitan akibat dampak krisis ekonomi global.

Meskipun ada tantangan, tidak dapat dimungkiri kenaikan PPN membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.  Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat mendukung program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional.

Peningkatan penerimaan juga dapat dialokasikan untuk memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung. Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada dengan menyediakan bantuan sosial yang tepat sasaran. Dengan adanya program perlindungan sosial yang efektif akan menjadi jaring pengaman untuk menjaga kesejahteraan di tengah perubahan ekonomi.

Ilustrasi pentingnya edukasi kenaikan pajak kepada masyarakat (sumber: freepik.com)

Tantangan terbesar yang perlu dihadapi adalah memastikan bahwa kenaikan PPN tidak menambah beban bagi mereka yang hidup terhimpit oleh inflasi dan biaya hidup yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dampak kebijakan ini dan menyediakan kebijakan pendukung seperti subsidi atau insentif untuk sektor-sektor yang paling terdampak.

Kebijakan ini juga menuntut partisipasi aktif masyarakat untuk memahami alasan di balik kenaikan PPN dan bagaimana hal itu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Sosialisasi yang jelas dan transparan akan membantu mengurangi ketidakpahaman dan kecemasan, sekaligus mendorong kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Pada akhirnya, meskipun kenaikan PPN dapat menambah beban sementara, kebijakan ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan perencanaan matang dan kebijakan yang tepat sasaran, diharapkan dampak negatif dapat diminimalisir sementara manfaat jangka panjang untuk pembangunan nasional dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)

Ditulis oleh:

Nabila Rahadatul Aisy Koestriyaningrum
Mahasiswa S1 Departemen Sistem Informasi
Angkatan 2023
Reporter ITS Online