Gas elpiji 3 kilogram yang habis di pasaran (sumber: portalbalikpapan.com)

Kampus ITS, Opini — Gas elpiji 3 kilogram atau gas melon kembali mengalami kelangkaan di berbagai daerah di tanah air. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada gas bersubsidi ini. Repetisi yang menjelma polemik ini, apakah sekadar masalah subsidi atau kesalahan tata kelola sebagai pondasi?

Kelangkaan gas melon ini bukanlah peristiwa baru. Dari tahun ke tahun, masalah ini terus berulang tanpa menemukan titik terang. Meski pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia  (KESDM RI) telah menegaskan bahwa pasokan gas dalam kondisi aman, nyatanya fakta di lapangan tidaklah demikian. Warga nyatanya masih terus terdesak dan berjuang mati-matian untuk mendapatkan suplai energi primer ini.

Kondisi ini semakin diperparah oleh kebijakan Menteri ESDM RI yang mencuat per 1 Februari 2025 lalu. Kebijakan tersebut mengatur tentang pengetatan distribusi gas bersubsidi dan melarang penjualannya secara eceran di warung non-pangkalan resmi. Dalih pemerintah, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tetapi  dampaknya justru terbukti semakin menyulitkan warga. Bahkan, para warga harus mengantre berjam-jam karena kelangkaan gas ini.

Warga sedang mengantre untuk mendapat gas melon (sumber: tribunnews.com)

Sejumlah pengamat menilai bahwa persoalan utama dari kelangkaan ini bukan terletak pada pasokan, melainkan pada tata kelola distribusi dan pengawasan yang lemah. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan bahwa kebocoran distribusi adalah masalah utama dalam subsidi gas melon. Banyak oknum yang diduga menimbun gas untuk mendapatkan keuntungan besar saat harga naik.

Dalam kondisi ini, pemerintah seharusnya segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan gas melon. Evaluasi kebijakan distribusi, peningkatan pengawasan, serta transparansi dalam penyaluran subsidi menjadi hal yang mendesak. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dalam memenuhi kebutuhan energi mereka, tanpa harus dihadapkan pada kebijakan yang justru menyulitkan.

Pengetatan distribusi yang dilakukan tanpa solusi alternatif hanya menambah penderitaan masyarakat kecil. Seharusnya, pemerintah memperbaiki sistem pendataan penerima subsidi secara menyeluruh dan memastikan tidak ada kebocoran dalam rantai distribusi. Selain itu, transparansi dalam mekanisme distribusi harus ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa dipermainkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. (*)

Ditulis Oleh:
Harri Raditya Ardianto
Departemen Teknik Instrumentasi
Angkatan 2024
Reporter ITS Online