Dari survei yang dilakukan LPPM, persaingan usaha pelayaran di Indonesia masuk dalam kategori kurang sehat. Raja Oloan Saut Gurning ST MSc PhD, salah satu anggota tim survei menjelaskan, faktor yang memicu terjadinya hal tersebut adalah permasalahan dalam aksebilitas antara pelabuhan satu dengan lainnya. Selain itu, masalah tenaga kerja bongkar muat dan lahan pelabuhan juga mempengaruhi kondisi bisnis pelayaran.

Saut melanjutkan, berbagai permasalahan tersebut menyebabkan konsolidasi dalam pelayaran di laut Indonesia. Dalam hal ini, pemain utama usaha pelayaran tidak langsung memesan kapal pada perusahaan pelayaran, akan tetapi memilih berkonsolidasi dengan penyedia jasa (agen, red). "Padahal ini tidak boleh, persaingan jadi tidak sehat," ujarnya.

Meski begitu, Saut mengungkapkan bahwa hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pelaku bisnis. Ia mencontohkan, ketika seorang pemain utama ingin mengirim kargo ke daerah Indonesia timur, di sana belum ada pelabuhan dan infrastruktur yang mendukung. Sehingga, banyak yang memilih berkonsolidasi agar barangnya bisa sampai ke tujuan. "Jadi keadaan yang memaksa untuk melakukan itu," imbuhnya.

Di sisi lain, LPPM juga menemukan fakta bahwa tarif pelayaran dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal itu dikarenakan belum ada aturan yang jelas mengenai batas tarif pelayaran. Selama ini aturan tarif diserahkan pada mekanisme yang ada di pasar. "Tarif boleh ditentukan pasar, tapi pemerintah juga harus mengontrol," kata Saut.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, LPPM ITS menawarkan solusi bagi semua pihak. Perbaikan infrastruktur maritim harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk menekan biaya operasional. Jika sudah selesai, para pelaku bisnis harus kooperatif terhadap aturan dan menghentikan konsolidasi. 

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap pergerakan tarif pelayaran yang ada di lapangan. Untuk memaksimalkan pengawasan, bantuan advokasi dari masyarakat juga sangat diperlukan. (guh/ali)