Entah ini refleksi kebenaran dari hasil polling ITS Online bahwa BEM ITS ada atau tidak bagi kalangan mahasiswa ITS sama saja. Hal ini tidak semata opini tetapi fakta kondisi yang ada.Bukti dari semua itu bisa terlihat pada acara yang diadakan BEM ITS dalam rangka hari pahlawan.

Rangkaian diskusi yang berlangsung selama dua hari, mulai senin dan Selasa kemarin(12/11) merupakan tema puncak dimana membahas OTOKAM (Otonomi Kampus) ternyata sepi peserta bahkan acara molor dari yang dijadwalkan seperti semula.

"Di ITB acara seperti ini cukup laku, entah disini kok Apatis?," Ujar Indra Wakil dari Majelis Wali Amanat (MWA) ITB dimana ia menjadi ketuanya. Dalam diskusi yang hanya didatangi peserta kurang dari 60 orang tersebut sebagaian besar membahas masalah tantangan dan peran mahasiswa dalam menghadapi otonomi kampus.

"Kita sharing pengalaman aja sebab ITB dan IPB sudah BHMN!," ujar Nugroho, Presiden BEM ITS. Pihak IPB yang diwakili oleh ketua DPM(Dewan Perwakilan Mahasiswa) KM IPB, Agus Teguh Suryaman, melontarkan mengenai pandangan OTOKAM yang berat dan merugikan mahasiswa khususnya dalam hal BOP (Biaya Operasional Pendidikan) tidak sepenuhnya benar.

Seperti yang kita ketahui IPB merupakan salah satu pilot project BHMN atau OTOKAM di Indonesia selain ITB,UGM dan UI. Berdasarkan pengalamannya di IPB tak semua yang berbau otonomi itu baik bagi kehidupan kampus meskipun tidak dipungkiri bahwa posisi tawar-menawar ORMAWA (dalam hal ini BEM dan LM) akan jauh lebih bagus jika dibandingkan pada era sebelum OTOKAM.

Misalnya, proses pemilihan rektor IPB, calon terkuat yang didukung dengan perolehan suara terbanyak malah "disingkirkan" dari posisi 3 besar calon rektor terpilih. Yang lebih berat lagi malah dialami oleh mahasiswa UGM, tidak ada perwakilan mahasiswa dalam MWA UGM.

Berdasarkan PP. 55 tentang status Otonomi dan BHMN Universitas dijelaskan bahwa setiap universitas yang sudah BHMN akan mempunyai MWA selaku badan tertinggi termasuk dalam urusan pemilihan rektor. Dalam MWA terdapat suara mahasiswa, senat dan Mendiknas sesuai dengan proporsi masing-masing. Selain MWA ada senat akademik dan majelis guru besar.

Pihak ITB juga berharap agar OTOKAM tidak ditanggapai secara skeptis tetapi harusnya malahan kritis agar OTOKAM berjalan semestinya. Masalah besarnya dana BOP yang dibebankan kepada mahasiswa semenjak status BHMN. Karena pemerintah telah melakukan salah perhitungan serta adanya double status.

Pemerintah seharusnya menghitung tingkat kemampuan yang dapat dibayar mahasiswa oleh di tiap PTN lalu kemampuan kampus mencari dana baru total kekurangan dana yang dibutuhkan setiap kampus itu disubsidi oleh negara ujar Indra. Serta yang lebih parah yaitu adanya double status di DEPKEU kita dianggap sekelas BHMN yang harus bayar pajak. Tetapi dana yang diperoleh diambil penuh oleh pemerintah dan baru dikembalikan di anggaran tahun depannya.

Adanya kejadian diatas maka semua pembicara yang hadir dalam hal ini Indra dan Agus dari ITB dan IPB berharap semua mahasiswa ITS dapat belajar banyak dari kampus-kampus yang sudah BHMN. Indra sebenarnya berharap agar PTN lain dan Mendiknas tidak terburu-buru dalam hal penerapan status BHMN/OTOKAM seba perlu waktu sekira 4 tahun lagi untuk analisanya hasilnya pada 4 kampus yang menjadi pilot projectnya.Tidak sekedar kepincut oleh barang baru dari DIKNAS.(blh/rom)