Dalam pendirian SDEC ini, ITS juga menggandeng beberapa kampus luar negeri. Antara lain, Kobe University, Jepang; The University of Michigan, Amerika Serikat; University of Newcastle Upon Tyne, Inggris; dan Norwegian University of Science and Technology.

Dengan adanya SDEC, maka ada altenatif baru untuk membuat desain kapal di Indonesia. Sebab, biasanya untuk mendesain kapal harus ke luar negeri.

Mengapa ITS yang dipilih? Dekan FTK (Fakultas Teknik Kelautan) ITS, Asjhar Imron mengatakan, hal itu didasarkan pada banyak pertimbangan. Di antaranya pengalaman ITS sebagai Perguruan Tinggi yang konsisten menggeluti pendidikan dan penelitian teknologi perkapalan dan kelautan. "Termasuk, lokasinya yang terletak di Surabaya sebagai pusat maritim nasional," katanya.

Meski baru diresmikan, pusat desain ini sudah mampu menyelesaikan tujuh desain kapal feri pesanan dari Direktorat Lintas Laut (DLL) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), dan sebuah desain kapal penumpang barang dari Direktorat Perhubungan Laut.

Sementara itu, Budi Darmadi mengatakan, Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional didirikan untuk perbaikan industri perkapalan dan kelautan di Indonesia. "Kita ingin mengurangi ketergantungan pada pihak luar negeri," katanya.

Budi juga menjanjikan, jika selama ini impor kebutuhan peralatan untuk industri perkapalan dikenai pajak bea masuk sebesar 10 persen, ke depan pajak itu akan dihapus, terkait dengan keinginan pemerintah untuk mendorong tumbuhkembangnya industri perkapalan dan kelautan.

Dia menambahkan, Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional ini penting untuk melakukan sinergi antara riset pendidikan dengan dunia industri dan bisnis. Tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga internasional.

Apakah dalam waktu dekat Indonesia bisa merancang dan membuat semua kapalnya di dalam negeri, termasuk untuk keperluan pertahanan keamanan? Menurut Asjhar Imron, memang ada wacana ke arah sana. Dan ini adalah langkah awal ke arah itu. "Yang perlu dicatat, ada beberapa faktor penentu lain. Antara lain investasi perbankan, isu tentang harga dari luar negeri yang lebih murah, dan keberpihakan pembuat keputusan pada karya anak-anak bangsa," katanya. (ris)