Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur saat ini sekitar 24,6 persen. Daerah kantong kemiskinan masih saja seputar Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bondowoso serta daerah tapal kuda lain. Lima tahun mendatang kondisi itu mungkin masih tidak akan berubah. Sebab, ternyata daerah yang menjadi kantong kemiskinan adalah daerah-daerah yang sangat bertumpu pada sektor pertanian.

JPIP dan UP3D-ITS telah menyurvei keluarga miskin (gakin) di Jawa Timur dengan mewawancarai 1.204 responden gakin yang berada di wilayah pertanian (396 KK), non pertanian (354 KK), dan semi pertanian (454 KK). Hasilnya, salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan kepala keluarga miskin.

Sebanyak 44,43 persen kepala keluarga miskin memiliki tingkat pendidikan tidak sampai tamat SD/MI. Hal itu mengindikasikan bahwa hampir separo dari gakin yang diwawancarai masih memiliki tingkat pendidikan rendah. Terlebih lagi di wilayah pertanian dan semi pertanian.

Gakin di wilayah non pertanian relatif lebih terdidik dibanding wilayah pertanian. Jumlah gakin di wilayah non pertanian yang menamatkan pendidikan SLTP dan SLTA lebih banyak. Sebaliknya, gakin yang tidak sekolah dan tidak tamat SD lebih sedikit.

Rendahnya kualitas pendidikan gakin juga berpengaruh pada mata pencaharian mereka. Gakin di wilayah pertanian sebagian besar bekerja sebagai buruh tani (sebagai pekerjaan utama). Mereka menyewa atau menggerjakan lahan garapan orang lain. Hanya sedikit yang mempunyai sawah sendiri. Selain bekerja sebagai buruh tani, di wilayah pertanian tidak sedikit yang mempunyai pekerjaan utama sebagai pedagang/wiraswasta (33,2%).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, tidak sedikit gakin yang mencoba mencari pekerjaan sampingan, seperti sebagai pedagang/wiraswasta. Hal itu dilakukan untuk menambah penghasilan. Sebab, jika hanya mengandalkan penghasilan dari buruh tani yang bekerja pada musim tanam (2-3 kali setahun), mereka akan sulit memenuhi kebutuhan hidup.

Gakin di wilayah semi pertanian memiliki pekerjaan utama tidak jauh berbeda dengan gakin di wilayah pertanian. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh tani dan pedagang/wiraswasta. Pekerjaan sampingan yang dipilih juga sebagai pedagang/wiraswasta.

Gakin di wilayah nonpertanian dan sebagian besar menamatkan pendidikan setingkat SLTP/sederajat ataupun SLTA/sederajat mempunyai pekerjaan utama sebagai pedagang/wiraswasta (53,4%). Sisanya memilih bekerja buruh (pabrik, rumah tangga, bangunan), tukang, montir, dan sebagainya.

Ada yang menarik dari kajian lapangan mengenai karakteristik gakin di ketiga wilayah studi. Untuk gakin dengan pekerjaan utama buruh tani lebih memilih pekerjaan sampingan sebagai pedagang dan beternak. Sedangkan gakin dengan pekerjaan utama petani cenderung memilih pekerjaan sampingan sebagai pedagang dan buruh tani.

Berdasarkan survei UP3D-ITS 2006 di wilayah studi, penghasilan yang diterima gakin dari pekerjaan utama keluarga miskin rata-rata Rp 434.479. Apabila ditambahkan dengan penghasilan sampingan menjadi sekitar Rp 500.000. Penghasilan gakin di wilayah semi pertanian sedikit lebih rendah daripada di wilayah pertanian dan non pertanian. Penghasilan tertinggi dimiliki gakin yang tinggal di wilayah non pertanian.

Tidak semua gakin di wilayah studi memiliki pekerjaan utama. Gakin yang tidak memiliki pekerjaan utama biasanya mempunyai pekerjaan sampingan. Rata-rata penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan sampingan ini kurang dari Rp 100.000 per bulan.

Dari gakin yang bekerja sebagai peternak, 55% memiliki penghasilan kurang dari Rp 200.000. Sedangkan gakin yang bekerja sebagai buruh tani mempunyai penghasilan lebih besar daripada gakin yang bekerja sebagai peternak. Tercatat 75 persen gakin mempunyai penghasilan antara Rp 100.000 – Rp 400.000 per bulan. Demikian halnya dengan gakin yang mempunyai profesi sebagai tukang becak.

Sebagian besar penghasilan tiap bulan yang diterima gakin yang memiliki pekerjaan utama sebagai pedagang/wiraswasta, petani/nelayan dan buruh pabrik di atas Rp 400.000.

Program Kemiskinan
Dengan karakteristik penduduk miskin seperti di atas, program seperti apa yang cocok untuk dijalankan di Jawa Timur? Sejauh ini program-program kemiskinan kebanyakan merupakan program nasional atau paling tidak regional (provinsi). Seolah pengurangan penduduk miskin merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, upaya-upaya mengatasi kemiskinan lebih banyak dilakukan pemerintah pusat atau provinsi.

Secara spesifik sangat jarang pemerintah kabupaten/kota memiliki program kemiskinan sendiri. Namun, daerah tetap diminta komitmennya untuk dapat melancarkan program tersebut. Misalnya, menyediakan dana pendamping atau menyiapkan SDM.

Di Jawa Timur, program pengentasan kemiskinan sepertinya sudah paten. Misalnya, dari aspek ekonomi seputar pemberian pinjaman dana bergulir. Survei UP3D-ITS menyebutkan efektivitas program semacam itu kurang bagus. Apalagi, jika dikaitkan pekerjaan gakin sebagai buruh tani/nelayan. Uang pinjaman akan lebih banyak digunakan untuk urusan dapur dibanding untuk modal usaha. Inilah salah satu faktor mengapa jumlah penduduk miskin tidak juga turun walaupun dana yang dikucurkan sangat besar dan terus-menerus. (*)