Rektor ITS Priyo Suprobo menyatakan, baru minggu depan pihaknya merapatkan anjuran Menku tersebut. "Saya kira itu masih anjuran. Surat dari Menkeu saja, saya belum terima. Kalau jadi BLU, memang baik untuk pengelolaan keuangan. Tapi, itu perlu persetujuan senat," katanya kemarin (3/2).

Kapan surat kepastian BLU dari Menku tersebut keluar? Probo mengaku tidak tahu persis. "Saya tidak mengetahui kapan surat itu sampai. Tapi, tetap kami tunggu sebagai acuan rapat," tegasnya.

Dia menegaskan, target terakhir kampus terbesar di Indonesia Timur itu adalah PTN badan hukum pendidikan (BHP). "Menurut saya, BLU hanya jembatan," ujarnya.

Wacana BLU sebetulnya sudah lama bergulir. Beberapa PTN sudah menerapkan konsep itu. Namun, sebagian besar masih belum. Beberapa PTN sudah berkali-kali mendesak pemerintah agar ada jalan keluar dengan sistem pengelolaan keuangan negara yang dirasakan cukup menyulitkan.

Selama ini, untuk pengeloaan dana, kampus harus menunggu minimal dua bulan untuk bisa mendapatkan dana operasional dari negara. Selain itu, ada masih ada perdebatan seputar penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di antaranya, dana dari seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).

Probo tidak mengelak, dengan status BLU nanti, sistem pengelolaan dana banyak terbantu. Namun, tanpa BLU pun, ITS tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Sebab, kata dia, pihaknya menerapkan sistem penarifan untuk penerimaan kampus. Jadi, pemasukan ke keuangan negara sudah bisa terukur.

Dengan cara itu, jelas dia, aliran dana yang dipakai ITS bisa diatur. Misalnya, untuk penggunaan laboratorium, mahasiswa dibebani tarif yang telah ditentukan. "Kami tidak pernah mengalami kesulitan keuangan. Sebab, cash flow-nya sudah teratur," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan kemarin (3/2), Menkeu memberikan lampu hijau kepada PTN untuk menjadi BLU. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) setuju dengan usul Menkeu agar PTN menjadi BLU supaya bisa mengelola keuangannya secara lebih fleksibel. (git/hud)