"Kami membentuk panitia bersama. Jatim melaksanakan tes sendiri tingkat nasional. Jadi, calon mahasiswa dari daerah mana pun tetap bisa mendaftar," jelas Kusmintardjo, pembantu rektor I Universitas Negeri Malang (UM) kemarin (29/2).

Kebijakan itu pun sudah sesuai Kepmendiknas No 6/2008. Yakni, rektor boleh membentuk sebuah tim, panitia bersama, atau menunjuk pihak ketiga dalam menyelenggarakan SPMB. Secara teknis sebetulnya tidak ada perbedaan dari SPMB yang dilakukan selama ini. "Hanya manajemen keuangannya yang berbeda," kata Yogi Sugito, rektor Unibraw.

PTN Jatim optimistis SPMB yang diselenggarakan nanti bisa berjalan baik, walau tak menutup kemungkinan bakal ada dua SPMB. Yakni, yang diselenggarakan PTN Jatim dan Perhimpunan SPMB Nusantara. "Selama ini, setiap tahun hanya sekitar 3 persen mahasiswa baru dari luar Jatim yang masuk ke PTN di Jatim. Mayoritas tetap dari Jatim," ujar Yogi.

Rektor Unair Fasichul Lisan menuturkan, ke depan, bisa jadi PTN di wilayah lain juga bakal mengikuti langkah seperti yang dilakukan PTN Jatim ini. Dengan demikian, nanti terjadi SPMB nasional sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, "Bedanya, pengelolaan keuangannya jelas. Dan mengakui bahwa dana SPMB itu termasuk PNBP," ujarnya.

Perhimpunan SPMB Nusantara Tidak Kaget
Sementara itu, Ketua Perhimpunan SPMB Nusantara Asman Boedisantoso menyatakan tidak kaget atas keputusan yang diambil PTN Jatim. "Saya kira memang tidak ada keharusan bergabung dengan perhimpunan. Sifatnya pilihan. Kalau mau bergabung, silakan. Kalau mau berpisah, monggo," kata mantan rektor UI (Univesitas Indonesia) tersebut kepada Jawa Pos kemarin.

Keputusan PTN di Jatim tersebut, kata dia, juga tidak akan merisaukan perhimpunan SPMB secara khusus. Dia juga sangat yakin keputusan yang diambil PTN Jatim tidak bakal merembet ke PTN di provinsi-provinsi lain. "Saya tidak risau. Sebab, sifat keanggotaan memang bebas," ujarnya enteng.

Dia menegaskan, perhimpunan juga tidak akan menyikapi polemik tersebut lebih jauh. "Saya tidak akan mengadakan rapat khusus untuk membicarakan sikap PTN Jatim," katanya.

Perhimpunan, jelas dia, juga tidak akan menganulir keputusan bahwa dana yang ditarik dari masyarakat menjadi setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Keputusan itu sudah bulat. Bahwa dana tersebut dikelola badan hukum bernama perhimpunan. Itu sudah final sebagai dana non-PNBP," ungkapnya.

Asman kembali menegaskan, jika memang PTN Jatim sudah bulat melakukan SPMB sendiri, silakan saja. "Silakan saja kalau mengadakan tes mandiri. Biar dicoba dulu setahun. Bagaimana repotnya biar dirasakan. Masyarakat saya pikir akan lebih mengetahui soal itu," jelasnya.

Di lain pihak, Asman juga tetap membuka tangan lebar-lebar jika nanti PTN Jatim ingin rujuk dengan Perhimpunan SPMB Nusantara. "Setelah tahun pertama, kalau mau balik, monggo. Karena sistem perekrutan kita sudah berpengalaman bertahun-tahun mempererat kesatuan nasional melalui universitas," tegasnya. (ara/git/hud)