Namun, Dirjen berharap agar ke-56 PTN se-Indonesia kembali melakukan komunikasi sebelum melangkah lebih jauh soal rencana penyelenggaraan SPMB yang tidak lagi menginduk pada perhimpunan tersebut. "Karena itu, seluruh PTN akan bertemu kembali," kata Fasichul Lisan, rektor Unair yang juga ketua Peguyuban Rektor Jatim.

Sebagaimana diberitakan, di antara 56 PTN se-Indonesia, 24 PTN dikabarkan telah sepakat keluar dari Perhimpunan SPMB Nusantara dalam pelaksanaan ujian masuk ke PTN nanti. Pemicunya, adanya perbedaan anggapan status dana dari para calon mahasiswa tersebut. Perhimpunan menganggap dana itu bukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga tidak perlu disetor ke kas negara, sedangkan sejumlah rektor PTN menilai dana SPMB merupakan PNBP.

Keputusan cerai sejumlah PTN dari Jatim, Jateng, DIJ, dan Indonesia Timur (Intim) itu terbilang cukup menarik. Sebab, anggota Perhimpunan SPMB Nusantara tersebut tidak lain adalah para mantan rektor PTN. Karena itu, secara tidak langsung, persoalan itu disebut-sebut sebagai "gegeran" antara rektor dengan para mantan rektor.

Sebelumnya, pelaksanaan SPMB itu di bawah koordinasi perhimpunan yang merupakan lembaga berbadan hukum sesuai SK Menkum dan HAM pada 2006. Jika nanti benar-benar terbelah, bisa jadi pelaksanaan tes masuk ke PTN memiliki dua kubu. Satu di bawah kendali sejumlah rektor langsung, kubu lain tetap ditangani perhimpunan itu.

Fasich mengungkapkan, pertemuan 56 PTN tersebut rencananya dilangsungkan pada Minggu (9/3) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. "Kalau semua yang diundang hadir, berarti rapat dilakukan seluruh PTN," tegas pria kelahiran Lawang, Malang, tersebut.

Yang jelas, kata dia, dalam hal ini, seluruh pihak masih mengharapkan yang terbaik. Artinya, bila diminta memasang target yang optimistis, PTN Jatim, Intim, dan Jateng juga masih berharap SPMB tetap dilakukan dalam satu wadah. Asalkan, tegas Fasich, semua menyetujui bahwa dana pemasukan SPMB termasuk PNBP.

Perbedaan persepsi soal status dana SPMB itulah yang bakal dibahas dalam pertemuan di ITS. Singkatnya, dalam pertemuan tersebut, bisa pula diketahui jawaban final soal pelaksanaan SPMB.

Bagaimana bila PTN di luar tiga wilayah (Jatim, Intim, dan Jateng) yang diundang tak datang? Fasich menyatakan tak akan mempermasalahkan. "Keputusan final tetap akan dibuat," ujarnya.

Ditanya soal kemungkinan terjadinya dua pihak yang sama-sama melaksanakan SPMB, dia menyatakan tidak ada masalah. "Jika masing-masing menegakkan standar nasional, tak akan ada yang dirugikan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Rektor (PGR) PTN se-Indonesia Prof Gumilar Rusliwa Soemantri mengaku sebetulnya juga mendapatkan undangan rapat dengan Dirjen Dikti. Namun, dia tidak hadir karena ada kunjungan ke Eropa. "Saya terima undangan itu," ucapnya.

Menanggapi ribut-ribut para rektor terkait pelaksanaan SPMB, Rektor Universitas Indonesia (UI) ini menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada 44 PTN. Isinya, agar para rektor menelaah manfaat bergabung dengan perhimpunan. "Para rektor harusnya kembali berpikir bahwa bergabung dengan perhimpunan adalah untuk kepentingan yang lebih besar," jelasnya.(ara/git/hud)