Foto bersama pembukaan rapat Forum Komunikasi (Forkom) Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur (PPPI) di Gedung Rektorat ITS pada Kamis (27/6)

Kampus ITS, ITS News – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi, Forum Komunikasi (Forkom) Penyelenggara Program Profesi Insinyur (PPPI) menyelenggarakan rapat persiapan acara Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gedung Rektorat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Rapat ini disambut oleh Dekan Fakultas Vokasi ITS, Prof Muhammad Sigit Darmawan M Eng Sc PhD dan Wakil Rektor ITS Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Dr Ir Adi Soeprijanto MT pada Kamis (27/6) lalu.

Rapat yang diikuti oleh Ketua Forkom PPPI, sekretaris jenderal, bendahara, tim kerjasama, tim kurikulum, dan bagian IT ini berencana untuk menyelenggarakan acara selama dua hari mulai 30 Agustus 2019 mendatang. “Acaranya tentang bagaimana peran profesi insinyur dijalankan pada era Revolusi Industri 4.0,” ungkap Prof Ir Suryo Purwono MASc PhD IPU ASEAN Eng, Ketua Forkom PPPI.

Prof Ir Suryo Purwono MASc PhD IPU ASEAN Eng, selaku Ketua Forkom PPPI memberi pengarahan pada saat rapat.

Acara Seminar Nasional dan Rakernas itu merupakan bentuk implementasi awal dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang keinsinyuran. Dalam peraturan tersebut, Program Profesi Insinyur merupakan program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. “Tujuannya untuk menghasilkan insinyur tersertifikasi yang menunjang praktik pada saat kerja nanti,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Suryo itu menjelaskan, nantinya sertifikat insinyur dapat diperoleh bagi sarjana teknik, sarjana teknik terapan, sarjana pendidikan teknik, dan sarjana sains. “Kalau sarjana sains syaratnya harus memiliki pengalaman bidang keinsinyuran selama lima tahun, kalau yang lainnya dua tahun,” jelasnya. Namun, sertifikat tersebut tidak bisa dikeluarkan bagi program studi yang belum terakreditasi. Maka, acara tersebut nantinya akan membahas percepatan akreditasi program studi dari perguruan tinggi yang terdaftar.

Percepatan akreditasi tersebut ditujukan untuk 40 perguruan tinggi yang telah diberi mandat oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menyelenggarakan program studi Program Profesi Insinyur. “Perguruan tinggi yang ditunjuk bukan hanya negeri, tapi juga swasta. Perguruan tingginya antara lain ITS, ITB, UGM, Universitas Atmajaya dan Universitas Muslim Indonesia,” tambahnya.

Suasana rapat Forum Komunikasi (Forkom) Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur (PPPI) di Gedung Rektorat ITS pada Kamis (27/6)

Selain itu, agenda yang akan diselenggarakan di Banjarmasin itu juga membahas perubahan status Forkom PPPI dari forum komunikasi menjadi asosiasi. “Jadi, kalau asosiasi itu statusnya lebih tinggi, punya AD/ART. Sedangkan kalau Forkom tidak punya,” jelas Suryo. Hal ini dimaksudkan agar PPPI memiliki bargaining power terhadap Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mempercepat proses akreditasi perguruan tinggi.

Acara yang dilaksanakan sekali dalam setahun itu akan diikuti oleh Kemenristekdikti untuk melihat perkembangan program profesi insinyur. Selain itu, juga terdapat Tim Ahli Keinsinyuran, direktur BAN-PT, dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk mengisi acara tersebut. Harapannya, semua program studi PPI dapat terakreditasi dengan baik. “Dengan adanya sertifikasi ini akan meningkatkan daya saing insinyur secara internasional,” tutupnya. (vi/owi)