Pertahanan nasional menjadi masalah penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara. Keutuhan negara menjadi jaminan atas tercapainya sebuah sistem pertahanan nasional yang ideal. Dalam hal ini, batas wilayah laut sering mengundang masalah yang diperdebatkan di kalangan sepuluh negara tetangga Indonesia. Sehingga akhirnya terjadi sengketa perebutan pulau maupun perebutan batas wilayah laut.

Akhir-akhir ini Indonesia mengalami krisis dalam penentuan batas wilayah laut teritorial. Tak jarang pihak Indonesia-lah yang dirugikan. Seiring dengan tidak adanya kejelasan data yang akurat mengenai batas wilayah laut teritorial, kekayaan alam yang berupa pulau dan laut pun satu-persatu lepas menjadi pindah kepemilikian, baik itu menjadi milik perorangan maupun negara. “Seperti halnya baru-baru ini yang terjadi di perbatasan laut Ambalat, sehingga negara kita merelakan dua pulau dan masih banyak lagi lagi kasus lain menyusul, namun belum ter-expose ke publik,” ujar Dr Ir Eka Djunarsjah MT.

Dalam hal ini peran teknik geomatika sangat dibutuhkan, tentunya dengan mengacu pada peraturan hukum Internasional. Berbagai bidang geomatika digunakan dalam aplikasi ini meliputi geodesi, hidrografi, oseanografi, dan geologi. Proses penentuan batas wilayah laut ini menggunakan konsep delimitasi yang terdiri dari beberapa tahap yaitu, definisi, delineasi, dan demarkasi. “Tak hanya penyelesaian legal technique, namun proses legal politic lewat diplomatik juga dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ini,” jelas alumnus ITB ini.

Setelah proses penyelesaian secara teknik, peran Pemerintah juga sangat diperlukan, utamanya Pemerintah Daerah. Yakni melalui perhatian pemerintah terhadap wilayah yang berbatasan dengan negara lain berupa pembangunan infrastruktur yang menjamin kesejahteraan para penghuni wilayah. Hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan negara Indonesia. “Sebenarnya daerah yang harus diperhatikan kesejahteraannya adalah daerah yang berada di perbatasan negara lain, bukannya Jakarta dan Surabaya terus. Karena dengan begitu juga dapat menarik simpatik untuk investasi di Negara kita,” ungkap Eka.

Minimnya tenaga ahli dalam proses penentuan batas wilayah laut menjadi salah satu hambatan. Masalah ini sekaligus menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi lulusan teknik geomatika, yang selama ini banyak terjun menjadi pelaku di bidang jasa konstruksi, seperti konsultan dan kontraktor. “Jadi diharapkan bagi lulusan Teknik Geomatika untuk bisa berkontribusi dalam masalah ini, yaitu bisa mendaftarkan ke Departemen Luar Negeri dan mengambil keahlian teknis hukum laut,” tambah Eka.

Ditemui de sela-sela acara, Ir Yuwono MS, kepala jurusan Teknik Geodesi ITS, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menambah wawasan para mahasiswa dengan kuliah tamu ini. Oleh karena itu ia akan menambah intensitas kuliah tamu yaitu, menjadi tiga kali setahun yang sebelumnya hanya dua kali.(hans/ftr)