Demikian diungkap Dra Agnes Tuti Rumiati M.Sc, Ketua Tim ITS untuk penanganan lumpur lapindo di bidang sosial. Dosen ITS ini mengaku tidak habis pikir dengan persepsi masyarakat yang mengidentikkan upaya pendataan mereka bagian dari menenggelamkan desanya. "Padahal jika tidak didata mulai sekarang, ketika desa mereka benar-benar terendam lumpur, maka akan sulit untuk dilakukan pendataan, dan itu berarti akan merugikan mereka sendiri,” katanya.
    
Tuti menjelaskan hal itu berkait dengan enggannya warga Desa Besuk yang meilputi tiga dukuh, masing-masing Dukuh Besuk, Ginonjo, dan Dukuh Babatan, yang menolak untuk didata.

”Padahal kehadiran tim ITS dalam hal pendataan merupakan upaya untuk membantu dan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjelek yang bisa saja dialami desa mereka akibat luapan lumpur. Tapi karena mereka tidak bersedia, maka ITS pun kemudian menarik para mahasiswa yang diterjunkan untuk mendata mereka,” jelas dosen berkacamata ini.
   
Tuti agak sedikit gemas melihat persepsi masyarakat yang seperti itu, karena ia menduga hal itu tidak akan terjadi manakala pihak Pemda sudah memberikan penjelasan dan sosialisasi terhadap warga berkait dengan musibah luapan lumpur itu.

”Saya menduga Pemda tidak memberikan penjelasan dengan baik, sehingga berkembang isu dan persepsi masyarakat yang berbeda-beda, termasuk pendataan dikait-kaitkan dengan upaya untuk menenggelamkan desanya,” terang dosen jurusan Statistika ini.
   
Sekali lagi Kepala Unit Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah (UP3D) LPPM ITS ini menjelaskan, posisi ITS didalam kegiatan pendataan sesungguhnya berkait dengan keinginan untuk memberikan rasa aman bagi warga yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo.

”Masyararakat yang menjadi korban lumpur harus mendapat kepastian akan nasib mereka. Paling tidak dia dapat mengurus hak-haknya, terutama  untuk mendapat ganti rugi dan santunan, dan kepastian ini hanya dapat mereka peroleh jika ada bukti/data yang akurat. Inilah sesungguhnya yang dilakukan oleh ITS dalam melakukan pendataan, jadi keliru jika pendataan dikait-kaitkan dengan usaha untuk menenggelamkan wilayah itu,” lanjutnya.

Relokasi Sementara
Tuti juga mengungkapkan, tim ITS menilai dengan telah gagalnya skenario 1 maupun 2 dalam hal untuk menutup semburan lumpur, maka dapat dipastikan jumlah korban akan makin banyak, karena itu timnya telah menyiapkan konsep untuk relokasi.

”Melihat kondisinya seperti sekarang, pada akhirnya memang warga yang daerahnya terkena lumpur paling parah harus relokasi permanen, tapi dalam kondisi emergency seperti ini, harusnya pemerintah daerah tentu dengan didanai Lapindo, segera menyediakan rumah alih sementara,” katanya. (Humas/rif)