Melihat penyelesaian masalah lumpur panas Sidoarjo yang tak kunjung usai, ITS berinisiatif mengadakan simposium nasional. Acara yang digelar Kamis (7/9) di gedung Rektorat ini dihadiri ratusan undangan yang berkompeten maupun terkait langsung dengan musibah yang merenggut korban 2700 kepala keluarga ini. Simposium ini pun menghasilkan tujuh rekomendasi yang akan diserahkan langsung ke pemerintah untuk segera dapat dijalankan.

Dalam sambutannya, Rektor ITS Prof Dr Mohammad Nuh DEA menegaskan bahwa dalam penanganan lumpur Lapindo ini bukan saatnya lagi digunakan pendekatan-pendekatan organisasi bersistem matriks, tapi harus dilebur dalam satu komando. “Alasannya jelas, karena persoalannya sudah multi-dispilin dan lintas sektoral, sehingga diperlukan komando yang jelas,” paparnya.

Karena persoalan lumpur ini sangat kompleks, Nuh juga menyarankan agar masing-masing disiplin ilmu tidak lagi harus mempertahankan pendapat masing-masing, namun harus dicari titik optimum untuk bersama-sama mencari penyelesaian terbaik. “Melalui sistem komando semua kewenangan langkah dan strategi harus melalui komadan tersebut, dengan demikian tidak ada lagi kebingungan masyarakat. Karena yang tidak boleh dikorbankan adalah masyarakat.” tegas Nuh.

Sementara itu, Prof Ir Noor Endah MSc PhD, Pembantu Rektor I ITS, mengatakan bahwa persoalan lumpur Lapindo bukan pada beracun atau tidak, tapi pada volumenya yang besar sekali. Karena itu, paparnya, lumpur tidak boleh dibuang langsung ke Kali Porong atau ke Selat Madura. ”Lumpur harus dipisahkan terlebih dahulu dengan air, dan air yang telah dipisahkan dari lumpur melalui proses pengolahan baru dapat dibuang ke laut setelah mendapat izin dari KLH. Sedangkan lumpurnya dapat ditempatkan di lahan basah atau wetland dengan memanfaatkan mangrove sebagai penyaring polutan,” tandasnya menyebutkan salah satu butir rekomendasi.

Rekomendasi yang dibacakan oleh Purek I ITS itu juga menyarankan agar pemerintah perlu menetapkan bencana semburan lumpur Sidoarjo sebagai bencana bertaraf nasional.

Simposium ini rencanya akan dihadiri oleh tiga menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Mentri Lingkungan hidup, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun, ketiganya tidak dapat hadir karena mendadak digelar sidang kabinet di Jakarta.

Tujuh rekomendasi Simposium nasional “Pembuangan Lumpur Porong Sidoarjo ke Laut?” adalah:
1.Upaya penghentian semburan lumpur dengan system relief well tingkat keberhasilannya belum sapat dipastikan, sehingga upaya penanggulangan lebih diprioritaskan untuk penanganan masalah sosial
2.Air yang telah dipisahkan dari lumpur dapat dibuang ke laut dengan ijin dari Kementrian Lingkungan hidup
3.Lumpur tidak boleh dibuang langsung ke Sungai Porong dan atau ke Selat Madura
4.Lumpur dapat ditempatkan di lahan basah (wetland) dengan memanfaatkan bakau (mangrove) senagai penyaring polutan
5.Bencana semburan lumpur sudah menimbulkan dampak multidimensi yang bersifat darurat yang berskala regional dan bahklan berpotensi nasional.
6.Hasil dari analisa lumpur berdasarkan uji TCLP, LD 50 dan LC 50 sampai dengan saat ini membuktikan bahwa lumpur tidak bersifat B3. Informasi ini diampaikan secara terbuka ke masyarakat.
7.Masalah utama semburan lumpur adalah volumenya yang besar sekali.
(th@/ftr)