Dalam berita di sebuah media, Rabu (30/1), tertulis ITS ikut bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi saat penerimaan CPNS honorer di kabupaten Batu. Disebutkan, ITS mengubah hasil penerimaan tersebut. Tudingan ini diklarifikasi Kepala Puskom ITS sekaligus penanggungjawab koreksian tes CPNS, Dr Ir Ari Santoso DEA, Kamis(01/2). Ari menerangkan, ITS hanya berwenang memproses berkas tes, setelah itu hasilnya langsung diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Menurut Ari, CPNS honorer memang berhak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi tergantung kebijakan Pemerintah Daerah. CPNS Honorer yang diprioritaskan diterima, kata Ari, didata kabupaten. "Setelah itu, datanya dikirim ke pusat dalam bentuk database. Data peserta yang tidak sesuai dengan database, otomatis akan gugur," ujar Ari panjang lebar.

Memang terdapat data, imbuh Ari, yang tidak sesuai dengan database, karena kesalahan pengisian data oleh peserta saat tes. Kesalahan fatal yang ditulis peserta tes yaitu penulisan tanggal lahir dan masa kerja. "Banyak peserta yang menuliskan tanggal lahir dengan tanggal tes dan menuliskan masa kerja tidak sesuai SK. Sehingga data tersebut tidak cocok dengan database yang sudah ada," tuturnya. Selain itu, juga tidak diketahui peserta yang menjadi prioritas. Maka, kata Ari, data tersebut harus dicek Pemerintah Daerah agar CPNS honorer yang merupakan prioritas tidak gugur.

Hasil tes CPNS diproses di ITS, lanjut Ari, dengan mengkoreksi jawaban dan mencocokkan dengan database. "Data yang sudah diproses diberikan ke Pemkab untuk dicek dan direvisi tanggal lahir, masa kerja, dan prioritas penerimaan peserta tes. Lalu, data dikembalikan ke ITS untuk ditandatangani, " tegasnya lagi. Sebagai Informasi, penandatanganan atau kesepakatan hasil tes dilakukan Badan Pengawas Pemerintah Provinsi (Bawas Pemprov), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Puskom ITS. Setiap lembar pengumuman pun juga telah diparaf. "Setelah itu, cetakan rangkap tiga yang sudah ditandatangani bersama dibawa ke masing-masing daerah untuk diumumkan kepada peserta tes," tambah Ari. Hasil tes yang terdapat tandatangan dan paraf menandakan kevaliditasan data terjamin.

Ari pun menegaskan, ITS tak tahu hasil revisi Pemerintah Daerah, karena ITS hanya mengelola data dan mengembalikan lagi untuk diumumkan. "ITS juga tidak dapat menambahi data, karena hanya berwenang untuk memproses berkas. Apabila hasil tersebut sudah ditandatangani berarti sudah ada persetujuan untuk dikeluarkan. Selain hal tersebut, bukan menjadi kewenangan ITS lagi," pungkasnya.(key/th@)