Seluruh peserta dalam acara sarasehan evaluasi merdeka belajar di Auditorium Gedung Research Center ITS

Kampus ITS, ITS News — Program Merdeka Belajar menjadi gebrakan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pelajar Indonesia. Tingkatkan implementasi program tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) gelar sarasehan di Gedung Research Center ITS, Kamis (30/05). Acara ini diikuti oleh para guru dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. 

Simposium yang diinisiasi oleh Dewan Profesor ITS ini bertajuk Evaluasi Merdeka Belajar untuk Usaha Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia. Fokus pembahasannya menyangkut tiga hal, yaitu evaluasi konsep dan tujuan Merdeka Belajar, kurikulum pendidikan, serta evaluasi proses belajar mengajar dan manajerial internal.  

Diskusi yang menghadirkan empat guru besar dari empat perguruan tinggi negeri di Indonesia ini menyoroti berbagai tantangan serta potensi dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Pada sesi pertama, diskusi dipandu oleh Prof Dr Surya Rosa Putra SSi MSc PhD dengan bahasan utama berupa ketidakefektifan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Ketua Dewan Profesor ITS, Prof Imam Robandi MT saat memberikan sambutan kepada peserta sarasehan

Sesi ini diisi oleh Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI), Prof Harkristuti Harkrisnowo SH MA PhD, serta Guru Besar Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Fuad Abdul Hamied MA PhD. Kedua pembicara tersebut menilai bahwa MBKM memberikan eksposur yang besar bagi mahasiswa. Bagaimana tidak, kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama satu semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama dua semester.

Namun, Harkristuti khawatir jika kemampuan mahasiswa yang didapat dari MBKM tidak relevan dengan bidang keilmuan. Banyak kasus dimana mahasiswa yang sedang mengikuti program magang ternyata lebih banyak diminta melakukan tugas administratif, seperti mengetik dan melakukan photocopy. “Potensi mahasiswa belum dilibatkan secara maksimal, padahal kesempatan belajar sangat besar,” ungkap Harkristuti.

(dari kiri) Prof Fuad Abdul Hamied MA PhD, Prof Harkristuti Harkrisnowo SH MA PhD, dan Prof Dr Surya Rosa Putra SSi MSc PhD sebagai moderator sesi pertama

Tak hanya kendala di perguruan tinggi, sesi kedua juga membahas tantangan kebijakan Merdeka Belajar pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Sesi ini dipandu oleh Prof Sri Gunani Partiwi MT dengan pembicara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof Drs Suyanto MEd PhD dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem ITS, Prof Ir Renanto MSc PhD.

Sebagai pengarah utama di sekolah, para guru pendidikan dasar hingga menengah diberi kesempatan untuk menceritakan pengalamannya terkait kebijakan Merdeka Belajar. Nyatanya, banyak guru yang merasa bahwa program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini berbeda antara rancangan dengan fakta penerapannya di lapangan.

Narasumber sarasehan (dari kiri) Prof Ir Renanto MSc PhD, Prof Drs Suyanto MEd PhD, dan Prof Sri Gunani Partiwi MT sebagai moderator

Salah satu guru menyampaikan bahwa pembelajaran Merdeka Belajar belum sepenuhnya merata. Hal ini berkaitan dengan program Merdeka Belajar yang diberlakukan ketika sebagian sekolah belum siap, sehingga terpaksa melaksanakannya tanpa persiapan yang memadai. “Tak jarang, penerapan program dan target jadi hanya bersifat seremonial,” terangnya.

Guru-guru mengaku menghadapi berbagai kendala, mulai dari mempersiapkan asesmen yang tidak lagi berbasis tulis hingga mengubah metode pembelajaran yang sesuai dengan cara belajar setiap murid. “Dengan kesulitan dan ketidaksiapan, Guru Penggerak yang seharusnya menjadi mentor dan pendorong justru menjadi sosok yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan keseluruhan proses,” aku salah satu guru.

Di akhir pertemuan ini, seluruh peserta berkomitmen bersama untuk tidak hanya mengkritik kebijakan Merdeka Belajar, tetapi juga terus mendukung dan mengawal kebijakan tersebut. Harapannya, evaluasi kebijakan ini dapat benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menciptakan generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. (*)

Reporter: Syahidan Nur Habibie Ash-Shidieq
Redaktur: Difa Khoirunisa